TERNATE- PM.com, Ketua Komisi I DPRD kota Ternate sekaligus Politisi Senior PPP, Mubin A. Wahid mengungkapkan pemerintahan Baru akan sangat berat untuk menjalankan roda pemerintahan, karena disuguhkan dengan berbagai masalah, terutama hutang Multiyers sebesar Rp 81 Miliar dengan kondisi keuangan yang tidak stabil pada tahun 2021.
Mubin menyampaikan, dari awal DPRD sudah memberikan ikhtiar kepada pemerintah kota Ternate, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah harus seimbang dengan pendapatan. Terutama terkait dengan proyek Multiyears. Program fisik lain yang tidak urgent jangan dulu dilaksanakan, tujuannya itu mengantisipasi pendapatan yang tidak maksimal.
“Ini yang kemudian pemkot melihat hanya angin lalu saja. Akhirnya kondisi keuangan kita pada akhir tahun tidak mampu kita dorong naik, sehinga apa yang terjadi, banyak program yang tidak jalan bahkan TTP juga tidak dapat dibayar,” ujarnya pada poskomalut.com, Rabu (30/12) dilokasi Gedung DPRD.
Ketika ada hutang sekitar Rp 29 Miliar yang terbawa dari tahun 2019 ke tahun 2020, diminta persetujuan DPRD untuk membayar. Itu yang kemudian titik awal dari tangungan pemerintah yang cukup berat. Apalagi tahun 2020 ke tahun 2021 hutang Multiyears mencapai Rp 81 Miliar lebih.
Bahkan yang dikhawatirkan kata dia, program dan kegiatan di tahun 2020 yang dilaksanakan diluar multiyears yang anggaranya RP 81 Miliar lebih.
“Jangan-jangan ada luncuran hutang yang setelah mengetuk APBD tahun 2021, itu yang dikhawatirkan. Kalau hutang itu ada maka celakalah kita. Maka tahun 2021 sangat berat skali pemerintah melaksanakan roda pemerintahan. Karena pendapatan kita tidak mencapai target, kemudian belanja kita sudah termasuk didalamnya belanja membayar hutang,” khawatirnya.
APBD tahun 2021 hanya Rp 996 Miliar, baik itu belanja Operasi, belanja modal dan lainya. Sedangkan Belanja modal diangka Rp 83 Miliar itu didalamnya sudah membayar Multiyers sebesar Rp 81 miliar sekian. Belum lagi pemerintah secara tiba-tiba mengangkat PTT sebanyak 900 orang lebih, kalau dijumlah akumulasi PPT sekitar 3800 orang maka membutuhkan anggaran Rp 40 Miliar lebih untuk membayar PTT tahun 2021.
Menurutnya, pengangangaran ini satu siklus, jadi kalau tidak bagus pada tahun 2019, akan terbawa tahun 2020 hingga tahun 2021. Itu adalah mata rantai beranggaran.
Maka dari itu, DPRD meminta agar anggaran yang disusun harus berimbang antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuannya untuk tidak adanya defisit bila perlu surplus. Sehingga mengantisipasi program dan kegiatan atau hal-hal lain yang timbul, sementara anggaranya tidak diploting di APBD tahun 2021.
Dia bilang, DPRD kota Ternate sudah mengingatkan pada pemerintah sejak tahun 2019-2020 untuk membayarkan hutang multiyers dengan kesepakatan pemerintah dengan DPRD. Tapi karena pemerintah tidak membayar sesuai dengan kesepakatan maka akan membengkak dan menumpuk ditahun 2021 sebanyak Rp 81 Miliar lebih.
“Jadi karena pemerintah malas tau apa yang diikhtiarkan oleh DPRD maka sama-sama kita rasakan diujung tahun 2020, maupun tahun 2021, dan ketidakihtiarnya pemkot tahun angaran 2019-2020 maka dampaknya tahun 2021, mau atau tidak mau hutang harus dibayar,” tegasnya.
Kemudian dirinya menambahkan teknis penyelengara pemerintah, untuk pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan baik, maka dampakanya akan masyarakat kota Ternate rasakan.
Terutama walikota baru, ini sangat berat bagi pemerintahan baru karena hutang sudah diangka Rp 81 miliar lebih untuk bayar multiyears.
“Apakah pemerintahan yang baru akan membayar hutang sebesar Rp 81 Miliar lebih dengan kondisi keuangan kita sangat tidak baik,” tandasnya.
“Yang akan menjadi korban adalah rakyat kota Ternate sendiri, karena program yang diusulkan tidak akan jalan, dan PNS yang korban karna PTT tidak bisa dibayar,” katanya, seraya menambahkan Walikota ini bisa berganti tapi pemerintah kota Ternate tidak bisa berganti.
“Kita jangan berpikir walikotanya, tapi kita berpikir pemerintahanya karena siklusnya berjalan terus dari priode ke priode,”ujarnya. (Ris/red)
Tinggalkan Balasan