poskomalut, Dugaan Plt BKD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian dan Plt PUPR, Risman Iriyanto Jafar diam-diam mengadakan pertemuan khusus dengan beberapa petinggi partai politik terendus.
Informasi dihimpun, pertemuan ini diatur atau diagendakan langsung Zulkifli Bian. Lokasi pertemuan di salah satu kantor partai politik dan sejumlah kafe di Kota Ternate.
Petinggi partai politik ini merupakan koalisi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sherly- Sarbin pada pilkada tabun lalu.
Dugaan yang mencuat kurang dari tiga partai politik koalisi yang ditemu dua pejabat pelaksana tugas tersebut.
Selain elit partai politik, Zulkifli dan Risman disinyalir temui beberapa anggota di DPRD Provinsi Maluku Utara.
Maksud dan tujuan dari pertemuan ini, tak lain hanya ingin mempertahankan posisi mereka berdua sebagai kepala dinas dan badan nanti.
Mengingat, di waktu yang sama, kedua pejabat ini masing-masing diterpa isu miring. Zulkifli diterpa isu pengangkatannya yang dinilai menyalahi aturan. Sementara Risman tersandera dugaan hubungan asmara dengen perempuan lain.
Selain itu, kepentingan lainnya menyangkut dengan pengamanan proyek infrastruktur senilai Rp300 miliar di Dinas PUPR tahun anggaran 2025.
Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian ketika dikonfirmasi membantah tuduhan yang dialamatkan dirinya dan Risman.
“Sumbernya dari mana ketua partai yaa?”singkatnya menjawab pesan konfirmasi yang dikirim awak media via WhastApp, kemarin.
Terpisah, Praktisi Agus R Tampilang menilai manuver Zulkifli dan Risman sangat tidak etis dan melanggar norma birokrasi.
Menurutnya, baik pengangkatan atau pemberhentian pejabat merupakan hak prerogatif gubernur.
“Sangat tidak pantas. Kenapa saya demikian, karena posisi anggota dewan atau partai politik bukan pengambil kebijakan, ini wilayah eksekutif,” cetus Agus.
Kedatangan pejabat daerah ke petinggi partai politik untuk amankan posisi jabatan merupakan langkah keliru.
“Ini bagian dari nepotisme,” singkatnya.
Agus menyebut, kedua pejabat tersebut harus dievaluasi.
Dirinya memberi ikhtiar kepada Gubernur, Sherly Laos untuk tidak mudah menerima titipan elit partai politik maupun orang tertentu.
Sistem meritokrasi yang selalu digaungkan, ia meyakini, Sherly bijak dalam memilih dan memilah siapa pejabat yang dianggap layak untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan