Ekonom Soroti Pimpinan OPD Kota Ternate Ramai-ramai ‘Pelisiran’ ke Kota Daeng

Ilustrasi.

TERNATE-pm.com, Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2023 Dipusatkan di  Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan Ketua TP PKK, Marliza Marsaoly.

Sebagai besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Ternate, Maluku Utara pun diketahui ikut bertolak ke Kota Makassar bersamaan dengan agenda rapat Apeksi 2023.

Sejumlah pimpinan OPD yang diketahui “pelisiran” ke Kota Makassar di antaranya Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly, Kepala Dinas Pertanian, Thamrin Marsaoly, Kepala BKPSDM Samin Marsaoly, Kepala Dinas PUPR, Rus'an M Nur Taib, Kepala BPKAD, Abdullah HM Saleh, Kepala Dinas Perhubungan, Mochtar Hasyim, Kepala Satpol PP, Fhandi Mahmud, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Syafei Muhammad, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hadi Hairuddin.

Kepergian para pimpinan OPD ke Kota Daeng ini mendapat sorotan akademisi sekaligus ekonom Malut, Dr. Mukhtar Adam. Mukhtar kepada awak media menyatakan, pemerintahan Tauhid Soleman menghabiskan banyak uang rakyat untuk hal yang sangat tidak bermanfaat. Di sisi lain, berbagai persoalan warga kota tak menjadi fokus.

Pemilihan pejabat berdasarkan garis semenda menjadi akumulasi dari pemerintahan ramean, yaitu model pemerintahan kekerabatan yang lebih fokus pada pesta bersama.

“Lihat saja acara Asosiasi Pemerintah Kota yang diselenggarakan di Kota Makassar adalah forum para wali kota, bukan forum para kadis-kadis, sehingga tidak ada urgensinya membawa pejabat ramean dalam pemerintahan ramean," tukasnya, Rabu (12/7).

Model pengelolaan pemerintahan ramean, ujar Mukhtar, cenderung memanfaatkan uang rakyat untuk kesenangan pejabat ramean. Cara ini akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada wali kota ramean.

"Tauhid Soleman mestinya mampu keluar dari jebakan kabinet ramean yang cenderung membuat acara ramean tapi problem dasar pemerintah kota tidak terkelola dengan baik," tegasnya.

DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat, sambungnya, harus mampu membangun pertanyaan kritis kepada wali kota atas model pengelolaan pemerintahan ramean yang dipandang tidak efektif dan efisien.

Struktur APBD kota yang mengalami jebakan defisit jangka pendek dengan memasukkan rancangan perda untuk PKBU untuk pembangunan rumah sakit senilai Rp1.6 triliun.

“Ini bagian yang tak terpisahkan dari model pemerintahan ramean yang ditunjukkan dalam mengelola uang warga kota dari hasil amanah yang diberikan kepada Tauhid,” tukas Mukhtar.***

Komentar

Loading...