poskomalut.com
baner header

GPM Desak Penegak Hukum Usut Kasus Korupsi di Pemkot Ternate

TERNATE-PM, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara melakukan aksi di depan kantor Wali kota Ternate, Selasa (29/10/2019). Aksi dilakukan sepanjang jalan depan kantor wali kota. Mereka mendesak Kejari Ternate, Kejati Malut dan Polda Malut untuk mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi yang ada di lingkup pemkot Ternate.

Sejumlah kasus tersebut antara lain, penanganan kasus dugaan korupsi anggaran Haornas tahun 2018, kasus di Disperindag kota Ternate, serta menelusuri pembangunan pasar Jikomalamo, yang dikerjakan oleh Disperkim kota Ternate, serta dana Bantuan Sosial yang ada di Dinsos Ternate.

Koordinator Lapangan (korlap) sekaligus Sekretaris DPD GPM, Yuslan saat menyampaikan orasinya mengatakan, ada sejumlah kasus dan permasalahan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari pemerintah kota Ternate dan Kejari Ternate.

Beberapa kasus yang disebutkan oleh Yuslan, antara lain kasus pengadaan lampu jalan umum PLTS pada tahun 2017 senilai Rp 290 juta, peminjaman dana TPU kegiatan fasilitas tuan rumah Haornas tingkat nasional yang belum diselesaikan oleh EO senilai Rp 100 juta, yang melibatkan Kadispora Ternate, kasus pendapatan retribusi pasar grosir yang tidak di stor ke kas daerah senilai Rp 149 juta, serta temuan 3 toilet di pasar yang berubah fungsi menjadi gudang barang dagangan, serta dugaan kasus penanganan belanja batuan sosial yang tidak sesuai ketentuan.

Dengan sejumlah desakan dan tuntutan tersebut, GPM meminta Wali kota Ternate, Burhan Abdurahman untuk bisa menyelesaikan sejumlah kasus yang ada di lingkup pemkot tersebut.

Setelah melakukan aksi, Gerakan Pemuda Marhenis (GPM) Maluku Utara langsung melakukan hearing dengan Sekertaris Kota Ternate, Tauhid M Soleman. Dalam hearing tersebut massa aksi menyampaikan 7 tuntutan yang disampaikan, dimana 4 poinnya yang berada di lingkup Pemkot Ternate.

Tauhid menjelaskan, dari ke 4 tuntutan tersebut, di antaranya kasus yang ada di Dispora sudah dilidik di Kejaksaan, dan sudah ada pengembalian sekitar Rp 60 juta.”Kan sejumlah kasus yang dituntut ini kan sudah dilidik oleh Kejaksaan,”terangnya.

Sedangkan untuk temuan beberapa toilet di pasar, dirinya menyebutkan saat ini BPK sedang mengaudit dan saat ini sementara berjalan selama 15 hari. “Jadi kita sudah tidak bisa masuk lagi, karena ini audit permintaan secara khusus kepada BP2RD maupun Disperindag,” katanya. (Cr-01/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: