poskomalut.com
baner header

Gubernur Malut Panggil Danny-Frans

Serahkan Permendagri No. 60/2019 Tentang Batas Halut-Halbar

SOFIFI-PM.com, Pasca Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang batas wiliayah Halmahera Utara dan Halmabera Barat, kedua pemerintah daerah rupanya belum menerima putusan permendagri tersebut, dengan alasan dua pemerintah ini belum menerima surat putusan permendagri itu dari Kemendagi.

Karena itu, Kemendagri menerintahkan pada Gubernur Malut untuk menyerahkan langsung Permendagri nomor 60 tahun 2019 pada kedua pemerintah kabupaten. “Ada surat dari Mendagri diperintahkan pada Gubernur Malut untuk menyerahkan Permendagri nomor 60 tahun 2019 tentang batas wilayah Halut-Halbar. Kehadiran surat itu karena mereka beralasan belum menerima permendagri nomor 60 tahun 2019,” jelas Kabag Perbatasan Biro Pemerintahan Setda Malut  Aldy Ali saat dikonfirmasi wartawan Posko Malut, Rabu (18/12/2019) tadi malam.

Aldy mengatakan agenda penyerahan Permendagri oleh Gubernur Malut kepada kedua bupati ini dijadwalkan Kamis (19/12/2019) hari ini di Kantor Perwakilan Ternate. Diharapkan kedua bupati hadir langsung dan tidak bisa diwakili. Selain bupati, hadir pula beberapa SKPD terkait di masing-masing kabupaten. ”Agenda Rapat, penyerahan permendagri nomor 60 tahun 2019 tentang batas wilayah Halut-Halbar dari Gubernur Malut  atas nama Menteri Dalam Negeri kepada bupati Halut dan Halbar. Selain menyerahkan dalam rapat ini juga dibahas persiapan pendataan untuk Pilkada Halbar-Halut di 6 Desa, Pembentukan Tim Sosialisi di Level Pemkab dan presentase cakupan desa atas garis batas permedagri,” ungkapnya (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: