Ini Hasil Konsultasi DPRD Taliabu dengan Kementerian Agraria dan Pertanahan Nasional

Wakil Ketua DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa

TALIABU-PM.com,
DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau
Taliabu telah melakukan koordinasi dengan Kementrian Agraria dan Pertanahan Nasional,
terkait dengan penetapan tim appraisal pertanahan di Pulau Taliabu

Kabag UmumSekretariat DPRD Pulau Taliabu, Rifai Haitami kepada Posko Malut, Minggu, (22/9/2019) mengatakan, hasil koordinasi dengan Kementrian Agraria dan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa, tenaga appraisal tidak sesuai dengan jumlah daerah, karena jumlah tenaga appraisal yang bersertifikat di Indonesia hanya berjumlah 200 orang.

"Kekuarangan tenaga appraisal yang berlisensi sangat kurang dari target yang kami tentukan. Tenaga appraisal yang kami butuhkan berjumlah 2.000 orang, namun hingga tahun ini, kami hanya miliki 200, sehingga sangat berdampak bagi pengadaan lahan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Menurutnya,
tim appraisal yang berkewenagan mentukan harga tanah dan untuk menentukan ganti
untung, harus dilakukan oleh tim appraisal. Untuk itu, DPRD Pulau Taliabu
berkewajiban memanggil dinas terkait untuk segera menyiapkan dokument Ranperda
tentang penentuan harga tanah.

"Pemda
dapat menentukan wilayah-wilayah yang menjadi pusat pengembangan pembungunan
kota.  Dimana, wilayah-wilayah tersebut, dimasukkan dalam klasifikasi
tanah berdasarkan tipe, misalnya tipe A, B, dan C. Dan untuk wilayah
pengembangan kota di masukkan menjadi zonasi tanah tipe A.

Lanjutnya,
dalam proses ganti untung, , tim appraisal bisa menentukan harga tanah
berdasarkan pertimbangan harga tanah yang tertuang dalam perda tentang
penetapan harga tanah oleh Pemda Pulau Taliabu.

Terpisah,
Wakil Ketua DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa mengatakan, setelah menghadiri
konsultasi di Kementrian Agraria dan Pertanahan Nasional, untuk itu, banyak hal
yang harus dibenahi terkait tahapan dan proses pembebasan lahan di Pulau
Taliabu. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembebasan lahan, termasuk
penganggaran di DPRD. 

"NJOP juga ternyata tidak bisa dijadikan dasar oleh appraisal dalam penilaian ganti rugi/kompensasi pembebasan lahan, sehingga perlu untuk kita tetapkan perda tentang zonasi harga tanah, dengan tujuan untuk menjaga nilai harga tanah agar tetap sesuai dan wajar,” katanya.

Pemerintah maupun tim appraisal tidak bisa seenaknya mengkompensasi bidang tanah dengan harga yang relatif murah, dan sebaliknya masyarakat juga tidak bisa menjual bidang tanahnya di atas nilai harga yang wajar, sehingga tetap terjangkau secara harga oleh pihak tertentu yang membutuhkan bidang tanah. (red)

Komentar

Loading...