poskomalut, Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan.
Kali ini, sorotan tertuju pada Kepala Desa (Kades) Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Muhlas Hi. Yahya, terkait anggaran pembuatan kebun percontohan PKK sejak 2023 hingga 2025.
Program kebun percontohan PKK yang seharusnya menjadi upaya pemberdayaan kelompok perempuan desa justru hingga kini tak kunjung memberikan hasil nyata. Kondisi kebun saat ini dipenuhi semak belukar.
Menurut informasi yang disampaikan warga dan pengurus PKK melalui rilis Barisan Pelajar dan Mahasiswa Desa Ngokomalako (BPMN) Maluku Utara, Kades Muhlas menganggarkan Rp20 juta dari Dana Desa untuk pembebasan lahan dan pengelolaan kebun percontohan milik PKK.
Namun warga menemukan bahwa lahan tersebut ternyata merupakan milik pribadi Kades, bukan aset desa ataupun milik kelompok PKK.
“Kebun itu dipakai untuk aktivitas pribadi Kades dan keluarganya. Kami, ibu-ibu PKK hanya diminta membersihkan lahan dan Kades mengambil dokumentasi. Setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kebun itu hanya formalitas,” tutur salah satu pengurus PKK yang enggan disebutkan namanya.
Ia menyebut, dua kelompok PKK dilibatkan membersihkan lahan tersebut, namun belakangan diketahui bahwa upaya itu digunakan untuk keperluan dokumentasi laporan Kades ke pemerintah daerah.
Dugaan pun muncul bahwa dokumentasi tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan laporan penggunaan anggaran Rp20 juta.
Isu ini mencuat ketika Barisan Pelajar dan Mahasiswa Desa Ngokomalako (BPMN) melakukan hearing dengan warga dan Kades pada awal tahun 2025.
Dalam forum tersebut, Muhlas membenarkan bahwa kebun tersebut merupakan kebun percontohan PKK yang dianggarkan melalui musyawarah desa.
Ia juga mengklaim telah menerima bibit dari Dinas Pertanian Halmahera Selatan sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
“Kebun itu memang untuk ibu-ibu PKK, dan sudah dianggarkan lewat Dana Desa sebesar Rp 20 juta. Bibit juga sudah ada, tinggal ditanam,” ujar Muhlas dalam pertemuan tersebut, ditirukan pengurus BPMN.
Namun hingga pertengahan bulan Juni 2025, realisasi program kebun percontohan masih belum terlihat. Bibit yang dijanjikan belum dibagikan, dan tidak ada aktivitas produktif dari kelompok PKK terkait program tersebut.
“Kami sudah malas dilibatkan. Anggarannya tidak pernah jelas, kebunnya pun tidak pernah menjadi milik bersama. Ini seperti pembodohan terus-menerus,” keluh pengurus PKK tersebut.
Sementara itu, Kades Ngokomalako Muhlas Hi Yahya belum dapat dihubungi hingga berita ini naik tayang.
Tinggalkan Balasan