Kapolres Halsel Diminta Tindak Tegas Pelaku Perusak Lingkungan di Kusubibi

Air sungai Sambaki yang tercemar hasil limbah sianida dari produk rendaman.

LABUHA-pm.com, Sungai dan laut pesisir lingkar tambang Desa Kusubibi, Halmahera Selatan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

Pasalnya, limbah hasil rendaman biji emas menggunakan sianida benar-benar mengancam keberlangsungan habitat baik terumbu karang, spesies ikan begitu juga masyarakat.

Dari penelusuran awak media sebelumnya, terdapat sebanyak 15 bak berukuran 6x4 sebagai tempat penampungan material emas bercampur sianida siap olah. Di mana dari sisa material olahan rendaman tersebut dialiri melalui Sungai Sambaki.

Sungai Sambaki mengaliri kurang lebih 5 kilometer ke bibir pantai Desa Kusubibi.

Usman mengaku, sudah lebih dari dua tahun rendaman beroperasi di areal tambang emas Desa Kusubibi, dari sebelumnya berkisar 30 bak rendaman hingga menyisakan 15 Bak rendaman saja.

Meski begitu sambung Usman, dirinya hanya dipercayakan oleh pemilik rendaman sebagai teknisi (pencampur obat).

"Dulunya hanya saya-red, yang menjadi teknisi. Berselang waktu sudah ada beberapa orang yang memahami bagaimana cara mencampur sianida ke bahan material emas," cerita Usman ketika disambangi awak media beberapa waktu lalu.

Sementara, Haidir mengaku menjual sianida kepada sejumlah pemilik rendaman yang hanya digunakan di wilayah penambangan.

"Hanya dipakaie pada wilayah penambangan tidak di wilayah perkebunan warga," ucap Haidir yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh salah satu awak media kontributor Metro TV Maluku Utara.

Tidak hanya Haidir, sejumlah nama penjual sianida yang berhasil dikantongi awak media yakni, Serli, Stan Rea, dan juga Safrudian alias paman.

Ke lima distributor sianida ini belakang diketahui dari informasi warga, Sianida di angkut langsung dari Desa Anggai Kecamatan Obi melalui jalur laut tanpa di ketahui aparat penegak hukum dan tentu dipasarkan dengan bebas di wilayah tambang emas ilegal yang belum memiliki Izin Penambangan Rakyat (IPR).

Fahrizal Rahmadi juga membenarkan terkait status hutan penambangan areal Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat masih berstatus ilegal.

"Hingga saat ini tambang tersebut masih berstatus ilegal," sebut Kepala UPTD Kehutanan Halmahera Selatan.

Ongky Nyong SH dengan tegas meminta Polres Halmahera Selatan agar jangan lagi ada kekosongan hukum di Desa Kusubibi, soal operasi tambang ilegal harus diselesaikan secara serius.

Praktisi Hukum Halmahera Selatan ini mengaku sekian lama tambang emas di Desa Kusubibi sudah menjadi perhatian bersama bagaimana dampak lingkungan yang begitu berbahaya bagi Masyarakat di sekitar lingkar tambang.

"Saya telah amati cukup lama terhadap fakta Tindak Pidana Lingkungan maupun Operasi Penambangan Ilegal Di Desa Kusubibi yang menurut saya selama ini Terjadi Kekosongan Hukum dan memberikan kesan bahwa Seakan akan tidak ada lagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dalam artian soal Fakta Tindak Pidana Lingkungan Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkesan instrumen Hukum tidak bekerja. Padahal sudah sangat jelas kita ketahui bahwa Sianida itu adalah termasuk kategori B3 yang oleh pemerintah Pusat sangat serius menyikapi Soal Penggunaan Bahan berbahaya tersebut sebab dampak kerusakan lingkungan sangat tinggi terhadap kelangsungan hidup masyarakat sekitar," tegasnya.

Komentar

Loading...