poskomalut.com
baner header

Kasus SPPD Fiktif Bawaslu Malut Diproses

TERNATE-PM, Sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius Polda Maluku Utara melalui Direktorat Kriminan Khusus (Ditkrimsus). Seperti dugaan korupsi SPPD Bawaslu Malut, kasus dugaan korupsi SPPD Haltim, kasus dugaan korupsi dana penyuluhan di Dinas Pertanian Malut, kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan air Bugis, Kabupaten Sula tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 4,2 miliar.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Kristi Jaya Abadi. Pekan lalu penyidik memeriksa salah satu direksi PT Kristi Jaya Abadi Irwan Hongarta.  Penyidik juga memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sula, M. Moh Lutfi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Isnain Masuku, dan Kabid Anggaran pada Dinas Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Gina Tidore. Penyidik juga konsen terhadap penyelidikan kasus  proyek irigasi Modapohi, Mangoli Utara pada tahun 2014 dengan kontrak 910.916/611/18.PKKU/DPU-KS thn 2014 senilai Rp 9.793.609.134.

Terkait kasus ini penyidik telah memeriksa Bupati Kepulauan Sula Hendarta Theis beberapa waktu lalu. Selain itu kasus dugaan korupsi perjalanan dinas pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat daerah Halmahera Timur. Terkait kasus ini BPK menemukan anggaran  Rp 1,5 miliar diduga fiktif telah melibatkan Sekda Haltim Moh Abdu Naser. Selain perkara korupsi, Ditkrimsus juga  berkomitmen menangani pelanggaran-pelanggaran lainnya secara serius.

Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, AKBP Alfis Shuaili menegaskan, setiap kasus korupsi yang telah dilaporkan akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti. Semua kasus baik berdasarkan laporan atau temuan Ditkrimsus Polda Malut terus didalami. “Apapun kasusnya itu sesuai undang-undang ketika masih dalam tahapan penyelidikan, kita akan sampaikan progres dan perkembangannya ke publik,”kata Alfis, kepada wartawan baru-baru ini.

Polda juga melidik kasus dugaan korupasi anggaran pembebasan lahan Bandara Oesman Sadik tahun 2018. Pembebasan lahan ini untuk menambah panjang landasan bandara senilai Rp 6 miliar, namun hingga kini penambahan panjang bandara belum dikerjakan.

Alfis memastikan, semua kasus yang ditangani baik tahapan lidik, sidik bahkan naik ke tahap I akan disampaikan ke publik. Meski demikian, dia menyebut ada beberapa pertimbangan jika belum dipublikasikan. “Apabila belum dipublikasikan perkembangan kasus tersebut maka itu penyidik masih memerlukan bukti tambahan sehingga bisa meningkatkan status kasusnya. Kita kumpulkan alat bukti, kita proses dan kita akan tindak lanjuti rencana apa yang akan kita lakukan pada kasus itu. Namun jika belum artinya masih ada alat bukti yang harus dilengkapi,” katanya.

Ia menambahkan, kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang mengakibatkan kerugian negara merupakan kasus yang harus diteliti, sehingga bisa mengetahui dimana letak kerugian Negara. Penyidik juga perlu petunjuk bahkan keterangan-keterangan saksi yang betul-betul meyakini penyidik. “Untuk keterangan dan saksi itu bisa ada petunjuk dan keyakinan kepada penyidik bahwa perbuatan yang disangkakan itu benar-benar cukup membuktikan adanya kerugian negara,”pungkasnya. (Sul/red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Senin 14 Oktober 2019, dengan judulKasus SPPD Fiktif Bawaslu Malut Diproses

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: