Kebijakan AGK-YA Dinilai Tidak Searah Dengan RPJMD

Akademisi Unkhair Ternate Mukhtar Adam

SOFIFI-PM.com, Dosen Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Mukhtar Adam angkat bicara tentang dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba-M Yasin Ali (AGK-YA) yang masuk bulan kedelapan ini belum kelar.

Dia
mengungkapkan, lambatnya penyelesaian dokumen RPJMD ini akan berpengaruh pada kebijakan
kepala daerah. Menurut dia, kebijakan AGK-YA
di tahun pertama ini tidak searah dengan RPJMD. “RPJMD bukan hanya belum
rampung, tetapi tidak Matching alias tidak sesuai
antara RPJMD dengan implementasi kebijakan tahunan,” katanya.

Mukhtar mengatakan, keterlambatan penyusunan
RPJMD Provinsi Maluku Utara ini, akan menjadi dokumen awang-awang alias tidak membumi. ”Lihat saja rumusan KUA PPAS
2020 dan indikator capaian yang ada dalam RPJMD berbeda. Padahal, dokumen yang disusun dalam
tahun yang sama, apalagi dengan tahun-tahun depan bakal lebih jauh lagi dari
substansi dalam RPJMD,” ungkapnya.

Karena
itu, menurut dia tidak perlu lagi dengan dokumen RPJMD, jika hanya
menjadi persyaratan. Namun, karena perintah
Undang-Undang maka biarlah RPJMD tersebut
menjadi buku yang disimpan di rak kantor Bappeda, lalu
kebijakan dirumuskan ke arah
yang lain. “Untuk apa bahas RPJMD yang
hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak menjadi pedoman membangun Malut,” katanya.

Lebih
jauh, doctor ekonomi tersebut juga menyoroti keterlambatan
penyusunan RPJMD Malut itu berdampak
pada  Visi dan misi AGK-YA tentang Maluku Utara sejahtera 2024
tidak membumi. “Sebutan Maluku Utara
sejahtera belum jelas,
apa indikator sejahtera yang dimaksud AGK-YA?. Jika ditanya kepada keduanya akan juga
sulit menjawab karena itu visi tidak membumi, tidak bertuan, dan tidak berarti,
karena pemilik visi tidak
menjabarkan secara jelas apa yang dimaksud Malut sejahtera,” tegasnya.

Lanjut dia,  pembangunan
2020, harusnya searah dengan target pembangunan dalam RPJMD, jika berbeda maka
rumusan arah kebijakan dalam RPJMD dan implementasi kebijakan tahunan 2020
tidak searah. ”Bagaimana bisa percaya bahwa
RPJMD menjadi pedoman membangun Maluku Utara di pemerintahan AGK-YA,” kesalnya.

Dia menyarankan kepada  gubernur agar memimpin langsung perencanaan dan penganggaran, apa yang dirumuskan sesuai apa yang diinginkan rakyat, agar arah sejahtera tepat bagi rakyat yang timpang di pedesaan. (iel/red)

Komentar

Loading...