Komisi III Temukan Progres Pekerjaan Jalan Jembatan di Obi Tak Sesuai Laporan PPK

Komisi III DPRD Malut saat mengecek kondisi pekerjaan jembatan di Desa Sambiki, didapati jembatan tersebut kualitasnya sangat buruk, karena oprit dari dua sisi jembatan sudah retak.

LABUHA-pm.com, Sidak Komisi III DPRD Malut menemukan progres pekerjaan jalan jembatan ruas Jikotamo-Laiwui-Anggai di Obi, Halsel tidak sesuai yang dilaporkan Pejaban Pembuat Komitmen (PPK) saat rapat bersama di Ternate beberapa waktu lalu.

Komisi III juga tidak menemukan AMP milik pihak rekanan yakni PT Addis Pratama Persada di lokasi pekerjaan. Selain itu, satu dari tiga jembatan yang sudah dibangun didapati kualitasnya sangat buruk. Karena, oprit dari dua sisi jembatan sudah retak.

Belum lagi jumlah pekerja proyek Multy Years (MY) dengan nilai kontrak Rp27.720.421.000 itu hanya delapan orang.

Sidak empat anggota komisi III DPRD Malut, yakni Rusihan Jafar, Iskandar Idrus, Husni Bopeng dan Farida Jama itu juga tidak menemukan satu pun pengawas, konsultan maupun PPK di lokasi pekerjaan.

Selain itu, belum ada lapis pondasi agregat kelas A (LPA) dan lapis pondasi agregat kelas B (LPB). Bahkan, material dipasok warga untuk pembangunan tepian jalan dan jembatan juga belum dibayar pihak rekanan.

Pekerjaan tersebut juga hanya didukung satu unit alat berat (exavator) dan empat dump truck. Alat tersebut pun diketahui bukan milik pihak rekanan. Namun, milik sub kontraktor, Ruslan Laitje.

Ruslan diketahui mendanai pekerjaan tersebut dari awal sampai saat ini menggunakan anggaran pribadinya tanpa kesepakatan resmi dengan pihak rekanan.

Ruslan ditengarai tidak membangun kesepakatan langsung dengan pihak PT Addis Pratama Persada, namun melalui pembicaraan dengan PPK, Sofyan Kamarullah.

Anggota komisi III DPRD Malut, Iskandar Idrus menuturkan, progres pekerjaan masih jauh yang diharapkan, karena jalan tersebut belum hotmix.

"Jauh sekali dengan sisa waktu pekerjaan yang ada. Masalah jembatan masih dalam tahapan kerja, sementara jalan hotmix belum. Ini yang perlu disoal," bebernya saat sidak di Desa Sambiki, Minggu (6/8/2023).

Senada, Rusihan Jafar mengatakan komisi III bakal memanggil instansi terkait dalam hal ini Dinas PUPR Malut dan pihak rekanan guna mempertanyakan kendala maupun kelanjutan proyek tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Malut itu menyatakan setelah melihat kondisi ril di lapangan, ia mengaku pesimis proyek tersebut tuntas dikerjakan sesuai target.

“Mengingat masa kontrak pekerjaan tersisa empat bulan, sementara kondisi lapangan saja seperti ini,” tukasnya.

Adapun agenda sidak komisi III itu menindaklanjuti laporan progres 21 paket proyek MY oleh Dinas PUPR Malut yang menyebutkan sudah mencapai 41,5 persen.

Komentar

Loading...