Kompolnas Soroti Putusan Pembatalan PTDH Oknum Brimob Selingkuh

Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti.

TERNATE-pm.com, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kembali menyoroti putusan Polda Maluku Utara (Malut) yang membatalkan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AIPDA AHZ alias Aswal, oknum anggota Brimob dengan sanksi disiplin.

Kali ini, putusan Polda Malut tersebut menuai sorotan dari Komponlas karena hanya memberikan sanksi disiplin dari rekomendasi PTDH yang diputus oleh Komosi Kode Etik Polri (KKEP).

Putusan banding AIPDA Aswal dibuktikan dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil sidang tingkat banding dengan nomor: B/14/XII/2022/Bidpropam yang ditandatangani Kasubbid Wabprof, Kompol Riki Arinanda tertanggal 30 Desember 2022.

Dalam putusan banding menyatakan menerima permohonan banding dari AIPDA. Aswal, olehnya itu pengurangan sanksi putusan sidang KKEP, sebelumnya yang merekomendasikan Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari isntitusi Polri menjadi mutasi bersifat demosi selama 5 tahun, kemudian penempatan pada tempat khusus selama 30 hari kerja serta berkewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri maupun pihak yang dirugikan.

"Terkait masalah tersebut, pihaknya akan melakukan klarifikasi kasus ini terhadap Polda Malut," kata Komisoner Kompolnas, Poengky Indarti Senin (9/1/2023) kemarin.

Poengky mengatakan, pihaknya mendukung kasus selingkuh termasuk pelanggaran berat cocok untuk dijatuhi putusan PTDH agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi anggota sehingga tidak melakukan tindakan serupa.

“Kami akan segera mengirim surat klarifikasi ke Kapolda Malut,”cetusnya.

Selain itu kata Poengky, apalagi kasus selingkuh dengan Ibu Bhayangkari yang merupakan istri juniornya, dan sang junior sedang melaksanakan tugas negara di Provinsi Papua.

“Orang yang seperti ini patut diduga tidak memiliki loyalitas,”tegasnya.

Tidak hanya itu, Poengky menegaskan bahwa perbuatan selingkuh keduannya sudah menjadi perhatian publik dan mencoreng nama baik institusi sehingga kasus tersebut menjadi perhatian publik dan ramai di media massa.

“Maka tanpa laporan korban pun, Kompolnas dapat melakukan klarifikasi ke Polda Malut untuk menanyakan tentang putusan banding yang menerima banding AIPDA Aswal,” tukasnya.

Komentar

Loading...