Pembatalan PTDH Oknum Brimob Polda Malut Dianggap Aneh

Praktisi Hukum, Roslan.

TERNATE-pm.com, Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Maluku Utara (Malut), Roslan menyoroti langkah Polda Malut yang membatalkan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oknum anggota Brimob berinisial AIPDA AHZ alias Aswal dengan sanksi bersifat demosi selama 5 tahun dan penempatan pada tempat khusus selama 30 hari kerja.

Roslan mengatakan, upaya banding yang ditempuh Aipda AHZ ini merupakan hak oknum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri.

"Jika benar kabar bahwa upaya banding tersebut diterima di internal kepolisian dalam hal ini pada Polda Malut, maka menurutnya, KKEP yang mengadili kasus ini tidak cermat dalam membuat putusan," ujar Roslan, Minggu (8/1/2023).

Meski demikian kata Roslan, karena putusan dalam sidang pertama yang digelar di Polda Malut sudah direkomendasikan PTDH, artinya yang bersangkutan sudah terbukti secara sah dan patut melanggar kode etik Polri dan upaya hukum banding juga digelar di Polda Malut, sehingga menjadi aneh jika tempat sidang yang sama namun hasilnya berbeda.

“Lain hal jika sidang banding di gelar di Mabes Polri sehingga ada fakta lain yg terungkap maka itu sah-sah saja,” ungkap Roslan.

"Putusan ini tidak berimbang, jika oknum tersebut sebagai pelaku memiliki hak untuk mengajukan banding, lalu bagaimana dengan hak korban atau pelapor yang tidak puas atas putusan banding," tanyanya.

Sambungnya, sementara korban melaporkan perbuatan oknum tersebut karena oknum ini sudah merusak masa depan keluarga dan nama baik keluarga besar korban.

“Seharusnya putusan bandingnya tetap menguatkan putusan sidang pertama yang menjatuhkan putusan PTDH dan jika oknum tersebut tidak puas masih dapat melakukan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon,” ucapnya.

Roslan berharap, Kapolda Malut lebih memperhatikan oknum anggotanya yang tidak menjaga citra, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri di masyarakat.

Apa lagi masih ada beberapa oknum yang telah dijatuhi putusan PTDH yang mengajukan banding, ini harus menjadi antensi bagi Kapolda selaku pimpinan tertinggi Polri di Malut.

“Hal ini sangat penting karena kode etik adalah titik awal dari pembenahan di tubuh Polri, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tukasnya.

Komentar

Loading...