Pemprov Siap Tanggung Beban Utang PT SMI

Samsudin A. Kadir. Foto RRI.co.id

SOFIFI-pm.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya sudah mendapatkan solusi atas sisa pembayaran sejumlah pekerjaan fisik yang dianggarkan melalu pinjaman PT SMI.

PT SMI sendiri diketahui enggan membayar sisa pekerjaan ke pihak ketiga sebesar Rp48 miliar karena masa kontrak atau kerja sama sudah berakhir pada 30 November 2022 lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Samsudin A. Kadir kepada sejumlah media membenarkan masa kerja sama dengan PT FMI sudah selesai, sehingga sisa pembayaran kepada rekanan tidak lagi dibebankan kepada perusahaan penyedia modal tersebut.

“Sehingga kita (pemerintah provinsi) harus bayar pakai APBD,” ungkapnya Senin (9/1/2023) di Ternate.

Samsudin menerangkan, skema pembayaran kepada pihak rekanan diupayakan melalui APDB Perubahan. Ia juga menyatakan, utang Rp48 miliar tersebut tidak sama skali membebani APBD Pemprov Malut.

“Tidak membebani APBD. Ini justru lebih ringan. Kita siapkan anggarannya di perubahan anggaran," tutunya.

Menurutnya, sekalipun metode pembayaran sejumlah proyek pekerjaan jalan dan jembatan tersebut direalisasi PT SMI, Pemprov Malut tetap harus membayar ke pihak korporat tersebut dengan nilai yang sama.

Komentar

Loading...