Penetapan Tersangka Korupsi Anggaran Covid-19 Tunggu Hasil Audit BPKP

Kepala Kejari Ternate, Abdullah.

TERNATE-pm.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Covid-19 senilai Rp22 miliar.

Peningkatan status hukum kasus dugaan korupsi pada 2021-2022 tersebut dari penyelidikan ke penyidikan yang ditangani bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ternate.

Kepala Kejari Ternate Abdullah mengatakan, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran Covid -19, berdasarkan hasil ekspose didapat kesepakatan untuk dinaikkan untuk menjadi penyidikan.

Selain itu kata Kajari, meningkatnya status kasus tersebut tentunya memiliki konsekuensi untuk menemukan siapa para tersangkanya dan nilai kerugian keuangan negara.

"Siapa yang bakal ditetapkan tersangka nanti dalam kasus Covid-19, kami masih menunggu hasil perhitungan BPKP Malut terkait kerugian negara,"kata Abdullah kepada wartawan di kantor Kejari Ternate, Rabu (24/5/2023).

Abddullah menerangkan, kenapa pihaknya belum menentukan tersangka, karena ada sistem strategi dan SOP, sehingga untuk menentukan seorang tersangka harus menunggu hasil mengenai kerugian negara.

Ia pun menyebut, untuk Covid-19 dalam proses penyidikan orang-orang yang nantinya dipanggil akan diperiksa sebagai saksi.

“Kalau sebelumnya statusnya sebagai terperiksa, kalau sekarang berubah menjadi saksi. Saksi-saksi yang nantinya setelah diperiksa sesuai dengan derajat pertanggung jawabannya secara hukum itu nanti bisa berubah menjadi tersangka,” tuturnya.

Komentar

Loading...