Praktisi Hukum Sebut Ketua DPRD Malut Salah Baca Sejarah

Praktisi Hukum, Agus Salim R Tampilang.

TERNATE-pm.com, Praktisi Hukum, Agus R Tampilang menyebut Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Kuntu Daud salah baca buku sejarah.

Agus mengatakan Kuntu Daud pantas dipolisikan, karena sebagai wakil rakyat tidak memberikan edukasi, tapi melontarkan pernyataan yang kontradiksi dan menimbulkan permusuhan.

"Pernyataan itu tidak menunjukan Kuntu Daud bukan wakil rakyat, saya tidak kata Kuntu Daud tidak terdidik, tapi mungkin demikian," ungkap Agus saat ditemui awak media ini, Selasa (24/1/2023).

Penyataan politisi wakil rakyat dapil II Halsel itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 jis Pasal 45 ayat 2, menyebutlan orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun.

"Dasarnya apa seorang wakil rakyat yang menyebut para nakes sebagai komunis. Memang benar orang yang menyampaikan pendapat di objek vital itu tidak bisa seperti rumah sakit, tempat ibadah dan lain lain, namun bukan berarti Kuntu menyebut mereka sebagai komunis, mereka menuntut hak," cetusnya.

Menurut Agus, nakes adalah pahlawan paling penting. Selama ini jasa nakes tidak dapat dibayar, maka tuntutan harusnya diakomudir, DPRD sebagai wakil rakyat juga harus ikut bertanggungjawab.

"Anggaran pendapatan penghasilan tambahan mereka berjuang tapi anggaran tersebut dianggarkan atau tidak, dan anggaran tersebut siapa yang bertanggungjawab. Sekarang pihak yang tidak menemukan itu minta kepada Gubernur Malut harus bertanggungjawab," tandasnya.

"Nakes mogok kerja juga itu hak mereka, jadi tidak semerta-merta sebut para pendemo sebagai komunis," bebernya.

Agus berharap, penyidik Ditreskrimsus Polda Malut segera menindaklanjuti laporan para nakes.

"Jangan karena Kuntu sebagai Ketua DPRD lalu dimuliakan itu tidak boleh. Semua orang punya kesamaan di depan hukum.

"Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kuntu ketua dewan lalu diperlakukan khusus itu tidak bisa, kita sama di mata hukum," tegasnya.

Agus berpendapat, mungkin saja Kuntu Daud sering mengonsumsi buku cerpen atau Upin-Ipin.

"Mungkin konsumsi buku cerpen seperti buku Upin-Ipin jadi salah baca sejarah," tandasnya.

Komentar

Loading...