Proyek Pembangunan RSUD Sofifi Berpotensi Mandek

Ilustrasi pekerjaan proyek.

SOFIFI-pm.com, Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sofifi, Maluku Utara berpotensi mandek.

Ini setelah Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) disebut bakal putus kontrak kerja sama dengan PT Sarana Multi Infatruktur (SMI) sebagai perusahaan penyedia anggaran.

Saat ini kontrak kerjasama antara pemerintah provinsi dan PT SMI untuk pembangunan RSUD Sofifi senilai Rp123 miliar. Anggarannya baru dicairkan 15 persen atau Rp18 miliar dengan progres pekerjaan baru 20 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Idhar Sidi Umar menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu kepastian dari PT SMI untuk kelanjutan perjanjian kerja sama tersebut.

"Masih dalam proses menunggu keputusan dari pihak PT SMI di bulan Juli ini. Kan kami sudah membuat seluruh laporan,” katanya kepada awak media usai rapat bersama Pansus LKPJ LHP 2022 di  Sekretariat DRPD Provinsi, di Ternate Kamis (6/72023).

Idhar menuturkan, apabila pihak SMI tidak lagi berkerjasama, keberlanjutkan pekerjaan yang bisa dibilang tahap awal itu menggunakan APBD. Menurutnya, dengan begitu, dalam pengangarannya dapat diatur kembali, karena tidak sebesar seperti sebelumnya.

"Ya, sampai sekarang kan belum jalan-jalan tetap masih seperti awal, baru sekitaran 20 persen progres pekerjaan. Jadi kemungkinan besar diambil alih Pemda. Nanti dilihat, dihitung ulang sesuai dengan kemampuan, karena tahun anggaran ini mau ada perubahan,” tuturnya.

“Kalau kita kasih banyak-banyak tidak akan habis sesuai dengan waktu pekerjaan. Nanti dihitung seluruh, kemudian ada persetujuan dewan,” sambunganya.

Ia menargetkan pembangunan RSUD Sofifi harus tuntas tahun depan.

"Target penyelesaian tergantung ketersediaan anggaran, paling lambat tahun depan. Antara dua, kami meminta dari BPK dulu kira-kira seperti apa ke depannya,” beber Idhar.

Lanjutnya, kalau BPK memberi petunjuk tender ulang, makan proyek tersebut harus ditender kembali di APBD perubahan.

“Kami hanya mengurangi nilai pagu anggarannya saja," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Zulkifli Hi Umar mengatakan, pertemuan bersama dinas kesehatan membahas beberapa temuan. Satu di antaranya keberlanjutan pembangunan fisik RSUD Sofifi yang waktu pelaksanaan sudah hampir selesai.

Zulkifli menerangkan, Temuan LHP BPK lebih bersifat koordinatif, meminta pemerintah berkoordinasi dengan SMI untuk keberlanjutan pembanguan pusat layanan kesehatan daerah tersebut.

“Tapi direkomendasi LHP, meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti proses pembangunan itu dengan anggaran APBD. Ini tentu bisa jadi apakah dilakukan penghentian atau pemutusan kontrak tergantung pemerintah,"bebernya.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat mencetuskan solusi kelanjutan pekerjaan proyek baru sampai pada tahap fondasi dan tiang tersebut.

"Kita bicara kebutuhan masyarakat terhadap rumah sakit ini sangat penting. Untuk itu kita berharap pemerintah bisa menyelesaikannya,” tukas anggota komsi III DPRD Provinsi Malut itu.

Komentar

Loading...