poskomalut, Rekaman suara silang pendapat antara sejumlah anggota DPRD Kota Ternate menuntut kenaikan gaji, tunjangan dan anggaran pokok pikiran (pokir) bocor ke publik.
Rekaman pembahasan berdurasi kurang lebih dari 10 menit, bahkan sudah ramai beredar di media sosial.
Sejumlah anggota DPRD Kota Ternate terdengar adu argumen menyangkut hak mereka di tengah efisiensi yang nantinya diusulkan ke Pemerintah Kota Ternate.
Mereka yang terlibat dalam pembicaraan itu diduga NS, FT, MG, dan ZA.
“Kira-kira benar, bisa torang (kita) negosiasi dengan pemerintah?. Sebenarnya belum bersepakat untuk negosiasi, tapi torang sudah terjebak dengan kesimpulan sendiri-sendiri. (usulan) naik gaji sebetulnya sudah lama, tapi begini-begini terus tidak ada kepastian. Apa yang torang mau perjuangan kalua begini, foya samua (bohong semua). Jadi sekali lagi saya ingatkan seluruhnya berisiko,” celoteh salah satu anggota DPRD Kota Ternate yang diduga NS.
Dia mengatakan, ada risiko yang harus ditanggung apabila tetap kekeh meminta Pemerintah Kota Ternate mengakomodir usulan kenaikan gaji, tunjangan, maupun dana pokir.
Karena itu, ia menyebut, jika usulan kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pokir ini terealisasi, maka seluruh anggota DPRD Kota Ternate mestinya sepakat dan kompak mengawal bersama tanpa mementingkan kepentingan personal.
“Sekarang kalau sekwan pe alasan (punya alasan) bilang belum tentu pak wali tetapkan dalam peraturan wali kota, apa harus butuh peraturan bupati/walikota?. Tapi karena torang pe (kita punya) model ini, sehingga konga (bohong) sana, kocak sana tidak ada kepastian. Akibatnya torang deng torang bakulai (semesa anggota berkelahi) dengan kepentingan sendiri, padahal torang pe kepentingan samua. Daripada torang bakupukul di dalam, jadi harus putuskan risiko apa yang ditempuh, supaya jangankasana kamari,” bebernya.
Pernyataan NS kemudian dibantah anggota lainnya. Salah satu anggota itu menyebut, opsi usulan kenaikan gaji, tunjangan dan dana pokir sebenarnya tidak perlu diperdebatkan di internal.
Yang harus dilakukan, kata dia, usulan ini mestinya sudah disampaikan ke Pemerintah Kota Ternate.
“Artinya punya risiko, tapi usulan yang torang sampaikan tidak tabrak aturan kok. Torang harus siap, karena ketiganya punya risiko,” katanya.
Dia menilai, ketiga usulan tersebut memang penting. Hanya saja, usulan mana yang nantinya diakomodir itu haknya Wali Kota Ternate.
“Tiga usulan bawa kasana nanti persentasi ke wali kota,” ucapnya.
Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali dikonfirmasi ihwal rekaman tersebut pada Selasa (1/9/2026), enggan merespon.
Sementara, NS ketika dihubungi tidak mengizinkan komentar atau konfirmasinya dalam bentuk apa pun.
Menurutnya informasi yang ditanyakan jurnalis poskomalut tidak jelas. Ia juga menyoal identitas jurnalis poskomalut.
Padahal, di awal konfirmasi jurnalis sudah menyampaikan nama dan asal media, juga pertanyaan menyangkut rekaman tersebut.
Hingga berita ini naik tayang, poskomalut masih berupaya mendapat keterangan pihak lain dalam rekaman tersebut.
Tinggalkan Balasan