Tapal Batas Enam Desa Halut-Halbar Berpotensi Picu Pelanggaran Pemilu 2024

Kepala Kesbangpol Halut, John Anwar Kabalmay.

TOBELO-pm.com, Tapal batas Enam desa di Kabupaten Halmahera Utar (Halut)-Halmahera Barat (Halbar) berpotensi kembali menjadi objek pelanggaran pemilu pada Pileg, Pilkada dan Pilpres 2024.

Pasalnya, Enam desa tersebut menjadi objek sengketa pemilihan Gubernur Maluku Utara pada 2019 lalu. Sampai saat ini masalah tapal batas Enam desa di dua kabupaten tersebut belum final.

Buntut dari masalah tersebut itu, Mentri Dalam Negermengeluarkan Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2019 tentang tapal batas Enam Desa Halut-Halbar. Meski begitu, hingga memasuki tahapan Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak menindak Permendagri tersebut.

Kepala Kesbangpol Halut, John Anwar Kabalmay mengatakan pada wilayah tapal batas Enam desa Halut-Halbar kerab terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di setiap Pilkada. Hal ini terjadi lantaran belum adanya penetapan batas wilayah antara dua kabupateng tersebut.

Dirinya menyebut, meski ada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2003, namun itu hanya mengatur pemekaran kabupaten dan provinsi. Tetapi untuk penetapan batas wilayah belum ada yang mengatur.

“Di Halut ini setiap momentum Pilgub selalu ada PSU, akibat dari belum ada penetapan batas wilayah. Sementara yang ada hanya Undang Undang mengatur pembentukan kabupaten, namun secara tegas tidak mengatur batas wilayah Kabupaten Halut dan Halbar,” beber John, Senin (11/06/2023).

Menurutnya, salah satu pasal UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara terkait tapal batas diatur dalam Permendagri. Pada 2019 usai PSU Pilgub 2018, Mendagri mengeluarkan Permendagri nomor 60 Tahun 2019 tentang mengatur titik koordinat tapal batas.

“Seharusnya tugas Pemprov Malut menindaklanjuti Permendagri 60 Tahun 2019 dengan menetapkan patok titik koordinat batas wilayah, disaksikan kedua Perwakilan Halbar dan Halut kemudian menyepakati dengan penandatangan berita acara secara bersama,” ujarnya.

Ia beharap Pemprov Malut dapat secara tegas melihat masaalah tapal batas di dua kabupaten tersebut. Jika tidak, potensi pelanggaran pemilu di Enam desa berpotensi terjadi lagi, karena belum ada kepastian batas wilayah.

Selain itu, masalah tapal batas bisa mempersulit KPU dalam pendataan pemilih di Enam desa tersebut.

“Harapannya Pemprov segera menyelesaikan masaalah tapal batas ini. Jangan membiarkan ini menjadi problem Pemilu,” tandasnya.

Komentar

Loading...