TOBELO-pm.com, Aliansi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tobelo menggeruduk gedung DPRD Halmahera Utara, Senin (8/8/2024).

Masa yang terdiri dari ratusan nelaya dari Kota Tobelo itu datang ke gedung wakil rakyat tersebut untuk menyampaikan keresahan mereka selama tiga bulan terakhir tak mendapat pasukan BBM subsidi jenis solar.

Amatan media ini, unjuk rasa tersebut berjalan damai, namun setelah mendengar penjelasan Kepala SBM Pertamina Tobelo, Fandi, sebagian nelayan tersulut emosi mereka, membuat suasana menjadi sedikit tegang.

Masa aksi menilai kehadiran Kepala SBM Pertamina Tobelo tidak dapat memberikan solusi dari masalah yang saat ini dialami para nelayan.

Koordinator aksi, Takdir Barakati menyampiakan, tuntutan mereka tidak dapat direspon dengan baik oleh pihak Pertamina Tobelo.

“Sebab itu, kami memintah segara copot Kepala SBM Pertamina Tobelo, Fandi dari bumi Hibualamo. Karen tidak menyelesaikan masalah terkait kelangkaan BBM jenis solar,” tegasnya.

Menurut Takdir, aksi ini menjadi warning bagi DPDR Halut. Sejauh mana keperpihakan para legislator terhadap masyarakat nelayan yang mangadukan nasib mereka pada kesempatan tersebut.

Lanjut menegaskan, poin tuntutan lainya yakni mendesak pihak Pertamina, pemerintah daerah secepatnya salurkan BBM subsidi jenis solar selambat-lambatnya 12 Agustus 2024.

Memintah kepada pihak Pertamina dan pemerintah sepakat menambah kuota BBM kebanyak 200 ton sesuai kebutuhan nelayan yang beroperasi di pelabuhan TPI Tobelo.

Berikutnya, mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Utara agar dapat mendorong persoalan izin SPBUN yang masih terkendala.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Halut, Irham Hakim didampingi Ketua Komisi I, Toni Pulo, menyampaikan, secara kelembagaan pihaknya masih akan melihat titik persolan terkait tutuntan para nelayan.

“Terkait dengan izin operasional yang saat ini belum dapat diselesaikan pihak Pertamina Tobelo, maka secara teknik akan dibicarakan bersama dengan adanya kendala yang dialami nelayan yaitu minyak solar,” kata Irham.

Ia menyampaikan, tuntutan masa aksi akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Halut. Selanjutnya mengundang Dinas Perikanan Tobelo, Pertamina Tobelo, dan Pertamina Provinsi Malut,  membahas distribusi BBM bersubsidi.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halut, Victor O. Mangimbulude mengapresiasi unjuk rasa para nelayan Tobelo.

“Oleh karena itu, dalam kapasitas kami selaku dinas terkait sudah berupaya, akan tetapi semua keputusan berada di pihak Pertamina Tobelo,” jelasnya

Lanjut Victor, terkait penyampaian masa aksi, secara admintrasi berupa izin sudah dibahas dan disampaikan. Namun begitu pihak Pertamina masih sebatas koordinasi dengan rayoun Papua.

“Para nelayan memiliki hak untuk mendapatkan minyak subsidi berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar,” bebernya.