Malik : Sejumlah Masalah Pendidikan jadi Catatan
SOFIFI-PM, Persoalan gaji guru honorer tingkat SMA/SMK sederajat sampai sekarang ini belum selesai. Kurang lebih delapan bulan, terhitung dari tahun 2019-2020 Dinas Pendikan dan Kebudayaan Malut Nunggak gaji para guru honorer SMA sederajat. Hal ini ditemukan anggota Komisi IV DPRD Malut saat melakukan kunjungan kerja di beberapa sekolah tingkat SMA/SMK sederajat di Kota Ternate.
Anggota Komisi IV Deprov Malut Malik Silia mengaku kunker komisi IV di beberapa sekolah diantaranya SMA Negeri 10, SMK 5 dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Ngidi Kota Ternate mendengar beberapa masukan dari sekolah tersebut terkait gaji honor yang belum dibayar sejak tunggakan bulan Desember 2019 sampai Juli 2020 maka total memasuki delapan bulan.
“Komisi IV memastikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Malut beberapa waktu yang lalu terkait pendataan, maka setelah di kroscek di beberapa sekolah ini ternyata benar, bahwa Dinas Pendidikan Malut telah melakukan pendataan terkait jumlah guru baik honorer maupun tidak, ternyata gaji guru honorer belum juga bayar,” katanya.
Selain masalah gaji guru honorer, Komisi IV Deprov juga menerima sejumlah keluhan fasilitas jaringan internet. Pasalnya, ditengah pandemi ini proses belajar mengajar masih sistem online. Langka Komisi IV sekaligus monitoring penerimaan siswa baru dan juga pembelajaran di tengah pendemi yang dilaksanakan kemarin.
Dengan begitu, untuk solusi bagi siswa yang terkendala jaringan dan fasilitas belajar online, pihak sekolah memberi masukan untuk membuat modul yang nantinya juga kemudahan kepada orang tua wali. “ Komisi IV juga memberikan masukan kepada pihak sekolah agar jangan ansih terhadap pembelajaran online. Harus ada selingan ruang yang diberikan, misalnya satu hari harus tatap muka dengan siswa. Tetapi menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya.
Untuk masukan kekurangan kelas, Komisi IV akan mendiskusikan dan mengupayakan. Nanti dilihat, teknisnya seperti apa, menurut Malik akan dilihat nantinya. Yang pastinya ini merupakan kebutuhan sekolah yang segera dipenuhi, maka itu akan menjadi rekomendasi bagi Dinas Pendidikan.
“Permasalahan yang didapatkan dalam Kuker ini, maka Komisi IV membutuhkan waktu untuk mendiskusikan dengan melibatkan praktisi pendidikan, akademisi dan lainnya. Sebab ada permasalahan penting seperti pola pembelajaran di SLB yang cukup berbeda dengan sekolah pada umumnya,” ungkapnya.
Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Ternate, Taher Hayat kepada koran ini menyampaikan, DPRD memilih beberapa sekolah ini untuk di jadikan Kuker dikarenakan perkembangan kondisi saat ini. Bahkan sejauh ini, menurut dia untuk penenerimaan siswa baru secara online, hanya saja sistemnya agar didorong lebih kepada pembiayaannya untuk tahun depan.
Sementara itu, untuk pembejaran tahun ajaran baru dalam pendemi ini, pihaknya juga menyampaikan kepada Komisi IV agar dilakukan pembelajaran secara daring dan luring. Dikatakutkan pembelajaran daring itu penyampaiannya tak sampai. “Sebab latar belakangan siswa yang berbeda, makanya harus melaksanakan daring maupun during,” terangnya.
Pihaknya juga menyampikan guru honorer yang sampai saat ini belum terbayarkan selama tujuh bulan. “Ketika mendengar Komisi IV berjanji akan menjadi pekerjaan rumah dan akan disampaikan ke Dinas yang terkait,” pungkasnya. (iel/red)
Tinggalkan Balasan