SOFIFI-PM.com, Pemerintah Daerah Provinsi Malut, diminta lebih efektif dan efisien di tengah masa pandemi ini, karena APBD tidak hanya diukur dari penerapan standar akuntasi pemerintah berbasis aktual saja. Namun, diukur juga dari efisensi dalam belanja daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pembangunan, investasi dan kesehatan walaupun masa pandemi masih berlangsung,”kata Ketua Fraksi PDIP Deprov Malut, Hj Rahmawati Senen, dalam rapat paripurna deprov dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap RANPERDA tentang laporan pertanggujawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2020, baru-baru ini.
Rahmawati, mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, terutama kegiatan jasa peralatan perlengkapan kantor, rapat koordinasi dan konsultasi serta sejenisnya.
“Hasil evaluasi tersebut diarahkan untuk digunakan dalam peningkatan alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan pengetasan pandemi Covid-19, stimulus ekonomi untuk UMKM serta sektor unggulan di daerah ini seperti pertanian dan perikanan,”jelasnya.
Selanjutnya, kata politisi perempuan PDIP ini pemeritah juga perlu menetapkan target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).”Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah melihat peningkatan keberhasilan IPM daerah tersebut,”terangnya.
Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan menghendaki agar pemerintah provinsi semakin meningkatkan kas daerah melalui PAD, peningkatan kualitas layanan publik serta kinerja aparatur, penataan infrastruktur, transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami minta pemerintah daerah melakukan terobosan-terobosan dalam pemanfataan dana APBD untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan juga meningkatan PAD, baik dari sektor pemberdayaan usaha mikro menengah, pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif,”ujarnya.(iel/red)
Tinggalkan Balasan