WEDA-pm.com, Pemda Halteng sepertinya tidak memiliki konsep rekayasa pengendalian banjir. Padahal, setiap tahun Kota Weda terendam banjir ketika musim hujan tiba.
Reasksi keras dari berbagai kalangan pun menyeruak mengkritiki tidak adanya pedoman penetapan status tanggap darurat dari Pemda Halteng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Direktur LSM Gele-Gele, Husen Ismail mengatakan, seharusnya Pemda Halteng saat ini sudah mempunyai ide untuk merekayasa pengendalian bencana ketika terjadi banjir agar maksimal dalam penyelamatan warga yang terdampak.
“Pemda harus punya ide untuk merekayasa pengendalian banjir di Kota Weda, Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, supaya banjir datang, Pemda Halteng lebih maksimal menyelamatkan warga dalam bencana alam,” pintanya, Sabtu (15/9/2023).
Ia sangat menyangkan sampai saat ini tidak punya standar kesiapan tanggap bencana, sehingga Pemda saat ini kebablasan memitigasi banjir yang terjadi di beberapa kecamatan di Weda.
“Insha Allah tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya,” ucap pemilik nama karib Cen itu.
Disinggung apakah ada bantuan dari Pemda untuk korban banjir khususnya di Trans Wale, Cen mengatakan pasca air sudah mulai surut pada Jumat kemarin, BPBD Halteng terkesan panik dan turun langsung ke lokasi menyalurkan 10 karton Mie Instan.
“Kemarin pasca air sudah surut, kebablasan BPBD dengan tiba saat tiba akal turun ke lokasi menyalurkan bantuan,” bebernya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Halteng, Munandi Kilkoda mengatakan, Pemda memiliki kelemahan dalam merespon bencana banjir, mulai dari belum adanya SOP tanggap darurat, tim satgas dan rencana kontijensi dalam merespon bencana. Bahkan, belum ada penyiapan jalur evakuasi.
“Ini harus ada, supaya kita tidak tiba saat tiba akal dalam merespon bencana banjir,” cetusnya.
Mantan Ketua AMAN Malut itu menyebut penanggulangan bencana adalah urusan yang wajib.
“Jadi tidak boleh rambu-rambu dalam penanganan bencana itu dianggap tidak penting. Apalagi kita di Halteng, setiap Agustus dan Desember itu curah hujan tinggi,” katanya.
Lebih lanjut Munandi menyampaikan, pada titik-titik tertentu pasti akan terdampak banjir. Belum lagi longsor dan banjir rob akibat dari kenaikan permukaan air laut yg terjadi di Weda Selatan dan desa-desa lain.
Ia menyebut banyak masalah yang harus ditespon Pj Bupati Halteng, Ikram Sangaji dan anak buahnya dengan kebijakan.
“Saya sejujurnya belum melihat Pemda merespon bencana ini dengan serius. Ambil contoh penanganan pasca banjir di Weda Timur beberapa bulan lalu, kita tidak tahu langkah Pemda selanjutnya apa. Normalisasi sungai juga tidak ada, perbaikan drainase juga tidak. Kalau tidak dilakukan penanganan pasca banjir, wilayah itu kedepan pasti banjir lagi,” bebernya.
Munandi menerangkan, banjir baru-baru ini sebenarnya warning bagi Pemda Halteng, bahwa daya dukung dan daya tampung itu sangat penting.
Ia menyebut tutupan hutan dan lahan yang belum dibuka semua, banjir dengan intensitas tinggi sudah terjadi.
“Apalagi kalau dibuka untuk perluasan kawasan industri dan tambang, Nauzubillah, saya tidak bisa membayangkan situasi yang akan kita hadapi,” ujarnya.
Wakil rakyat itu menuturkan, Halteng butuh RTRW dan RDTR yang pro pada lingkungan hidup. Bagi Munandni, masalah banjir ini harus menjadi isu krusial di dalam dua dokumen penting tersebut.
“Supaya kita tidak semena-mena memberikan wilayah ini kepada tambang dan industri untuk dikuasai semuanya yang pada akhirnya kita yang akan dapat dampaknya,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan