poskomalut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DO) Provinsi Maluku Utara, menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), Jumat, (8/5/2026).
Kegiatan tersebut, bertakjub perkembangan inflasi terkini dan rekomendasi kebijakan dalam rangka upaya pengendalian inflasi jelan hari raya Idul Adha serta percepatan realisasi program elektronifikasi daerah.
HLM berlangsung di Hotel Bela Kota Ternate pada hari dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD.
Sherly didampingi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila serta para pimpinan daerah lainnya.
HLM ini memiliki dua agenda utama yaitu membahas perkembangan inflasi terkini dan rekomendasi upaya pengendalian harga jelang Idul Adha 2026, serta strategi percepatan realisasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Maluku Utara.
Kegiatan diawali dengan arahan Strategis Gubernur Maluku Utara dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Perwakilan BI Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam arahannya menginstruksikan, perlunya penguatan sinergi lintas sektor untuk mempertahankan tren inflasi di bawah rata-rata nasional melalui transformasi dari ketergantungan pasokan luar menjadi kemandirian pangan lokal.
“Langkah strategis yang dipacu meliputi pembukaan 10.000 hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, hingga perluasan kapasitas cold storage dan penyaluran KUR nelayan guna menjaga stabilitas harga komoditas perikanan,” jelasnya.
Selain memperluas jangkauan pasar murah (GPM) dan subsidi ongkos angkut, gubernur juga mendesak percepatan digitalisasi pasar tradisional melalui penuntasan area blankspot, serta penyusunan kalender tanam yang komprehensił demi menjamin ketahanan pangan berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku Utara.
Sementara, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan secara umum inflasi Provinsi Maluku Utara pada bulan April 2026 tercatat di angka 0,80% (mtm), meningkat dibanding periode Maret yang tercatat deflasi 0,54% (mtm).
Seluruh kota IHK mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 0,94% (mtm), terutama didorong oleh kelompok transportasi yang terdampak oleh kenaikan harga Avtur, dan diikuti oleh kelompok penyediaanmakanan dan minuman/restoran.
Handi mencatat bahwa secara historis, periode Iduladha merupakan fase kritis yang perlu diantisipasi.
Komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan angkutan udara kerap memicu inflasi akibat lonjakan permintaan, terutama saat musim haji dan wisuda di tengah keterbatasan pasokan.
“Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan intervensi sangat diperlukan untuk memitigasi risiko inflasi,” tuturnya.
High Level Meeting TPID kali ini menyepakati formulasi Program Unggulan TPID Maluku Utara Tahun 2026 yang dinamakan “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”.
“Program ini menitikberatkan pada intervensi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir guna memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan bagi masyarakat,” katanya
Kepala BI juga menyatakan, intervensi sisi hulu dilakukan melalui pelaksanaan gerakan menamanai tanam rica san kangkung di pekarangan (RINDANG BERSERI), serta peningkatan produktivitas pangan dengan modemisasi sarana prasarana serta penerapan digital farming & Fishery bagi petani dan nelayan.
Intervensi juga diperkuat di sisi hilir guna menjamin keterjangkauan harga melalui operasional Kios Sigap Pangan, penguatan peran BUMD sebagai penyerap hasil produksi (off-taker), dan optimalisasi distribusi antar-daerah.
Seluruh langkah tersebut didukung oleh sinergi komunikasi dan integrasi data yang solid, seperti pernanfaatan Neraca Pangan dan Kalender Tanam untuk memastikan pengambilan kebijakan yang akurat, juga pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat yang efektif demi tercapainya target stabilitas harga yang berkelanjutan di Maluku Utara.
“TP2DD Malut dorong implementasi KKPD dan perluasan kanal pembayaran digital pada pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan