poskomalut, Dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, berujung perkara korupsi.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara menetapkan dua pengurus pembangunan masjid sebagai tersangka setelah menemukan dugaan penyalahgunaan dana hibah senilai Rp500 juta. Keduanya juga langsung ditahan selama 20 hari.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial HB (49) selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid dan YS (58)selaku Bendahara Panitia. Keduanya merupakan warga Desa Luari.
Penetapan tersangka dilakukan penyidik Kejari Halut pada 11 November 2026, setelah mengantongi sedikitnya dua alat bukti permulaan yang sah.
Kepala Kejari Halmahera Utara, Rahmat mengatakan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara, termasuk dana hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan masyarakat.
“Kami jaksa akan menjaga agar dana hibah dapat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Namun dalam penyidikan, dana hibah Rp500 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 itu diduga tidak digunakan sebagaimana peruntukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 149/NPHD/MALUT/2024.
HB dan YS diduga secara bersama-sama menguasai serta mengelola dana tersebut tidak sesuai peruntukannya.
Keduanya juga diduga menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Akibatnya, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp223.823.300.
Angka kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/87/LH-PKKN/INSPEKTORAT/2026 tanggal 4 September 2026.
Penyidik masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.
“Penyidikan masih berjalan dan kami akan terus mendalami perkara ini,” kata Rahmat.
Kejari Halut juga menyatakan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengimbau masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Atas perkara tersebut, kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Tipikor.
Kedua tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 11 November hingga 30 November 2026, di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejari Halmahera Utara.
Tinggalkan Balasan