poskomalut, Kemunculan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Halmahera Timur, Dwi Cahyono di tengah sorotan terhadap PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) memicu kecurigaan publik.
Dwi menyebut PT ANI berkomitmen menyelesaikan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) guna mendukung operasional perusahaan.
Ia mengungkapkan, manajemen PT ANI telah menyepakati percepatan penyusunan dokumen Andalalin bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Haltim sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan.
“Beberapa waktu lalu, PT ANI juga telah melakukan pemulihan penyedia untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen Andalalin,” jelas Dwi dikutip Tandaseru.com, edisi 10 November 2026.
Ia menambahkan, penyedia dokumen Andalalin telah berkoordinasi dengan Dishub untuk menggelar seminar atas hasil penyusunan yang telah dibuat.
“Dokumen Andalalin itu akan kita bahas bersama lintas sektor. Sehingga apa saja poin yang perlu diboboti dalam dokumen Andalalin itu tujuannya untuk menjamin keselamatan pengguna jalan,” terangnya.
Mengenai kepastian waktu, Dwi meminta agar PT ANI menunjukkan keseriusan dalam menjalankan kewajibannya demi keselamatan pengguna jalan, serta menjadikan peristiwa kecelakaan sebelumnya sebagai bahan pembelajaran.
“Saya minta PT ANI agar tidak main-main lagi, dan alhamdulillahnya setelah kita kemarin melakukan pengecekan di lapangan sejumlah perlengkapan sudah dipasang sepanjang jalan crossing. Baik itu APJ, rambu-rambu lalu lintas, pos penjagaan juga sudah diaktifkan. Untuk sisanya tinggal pihak ANI melengkapi sebagaimana rekomendasi yang nantinya menjadi hasil dari dokumen yang disusun itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Iwan Marwan menilai keterangan Dwi bukan merepresentasikan sikap tegas pemerintah daerah kepada perusahaan.
Justru sebaliknya, penyampaian Dwi berimplikasi pada upaya pasang badan pemerintah daerah melindungi PT ANI.
Iwan meminta penyidik Ditkrimsus Polda Maluku Utara menelusuri dugaan mufakat jahat antara pihak PT ANI dan Kepala Dishub, Dwi Cahyono.
Pasalnya, Dishub Haltim disebut sudah ketahui PT ANI tak miliki dokumen Andalalin sejak Mei 2025.
Ini dikuatkan adanya berita acara pertemuan antara Dishub Haltim dan manajemen PT Adhita Nikel tertanggal 20 Mei 2025.
Pertemuan itu membahas penggunaan jalan crossing sekaligus mendorong percepatan penyusunan dokumen Andalalin.
Juga melahirkan satu poin kesepakatan yang menargetkan penyelesaian dokumen Andalalin pada 2025.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya pembiaran dari Dishub Haltim terhadap aktivitas crossing tetap berlangsung meski persyaratan Andalalin belum dipenuhi perusahaan.
“Kalau sejak Mei 2025 Dishub sudah mengetahui persoalan Andalalin PT Adhita Nikel, pertanyaannya sederhana: apa yang dilakukan Dishub selama berbulan-bulan setelah mengetahui hal tersebut?,” tanya Iwan saat dikonfirmasi poskomalut di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lanjut Iwan, setiap perusahaan tambang wajib menerapkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang MINERBA dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Iwan menjelaskan, penggunaan jalan di luar spesifikasi kelas tanpa izin mengancam infrastruktur maupun keselamatan masyarakat. Kondisi itu merupakan upaya pembangkangan pemegang IUP dan IUPK.
Apalagi perusahaan tersebut tidak menggunakan akses khusus atau membangun jalan hauling sendiri hingga menelan korban jiwa.
“Yang pasti kami berharap slogan Polri bersama masyarakat bukan sekedar slogan. Sehingga pazel-pazel pelanggaran perusahaan harus ditelusuri dan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang diduga mencoba membekingi. Sanksi juga kepada PT ANI,” desaknya.
Persoalan Andalalin perusahaan yang kini terseret dugaan praktik korupsi tata kelola pertambangan nikel juga disorot Institute Faifiye Spasial (IFAS) Haltim.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Institute Faifiye Spasial (IFAS) Haltim, Ismit Abas Hatari menilai keberadaan berita acara pertemuan justru membuat posisi Dishub semakin dipertanyakan.
Sebab, persoalan itu bukan baru diketahui setelah kematian salah satu warga lokal, Jumanta, pada Minggu, 27 September 2026.
“Jangan sampai publik melihat Dishub baru bergerak setelah ada korban. Kalau sejak awal sudah diketahui, kenapa aktivitas crossing tetap berjalan?” ujarnya.
Ismit menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam fungsi pengawasan Dishub Haltim.
Ia bahkan mengkritik sikap Kepala Dishub yang baru menyampaikan persoalan Andalalin kepada publik setelah muncul insiden kecelakaan.
“Penyampaian ke publik setelah jatuhnya korban justru terkesan seperti buang badan dan cuci tangan dari tanggung jawab pengawasan. Padahal, dokumen tahun 2025 menunjukkan persoalan ini sudah diketahui sebelumnya,” katanya.
Lebih jauh IFAS meminta aktivitas crossing PT ANI dihentikan sampai seluruh persyaratan Andalalin dipenuhi dan dokumen tersebut dinyatakan sah oleh instansi berwenang.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu korban berikutnya. Pemerintah harus hadir dan memastikan aturan benar-benar ditegakkan, bukan hanya setelah terjadi kecelakaan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan