poskomalut.com
baner header

Anggota Deprov Malut Curhat ke Anggota DPD RI

SOFIFI-PM.com, Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut memanfaatkan kunjungan kerja (kuker) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara Husain A. Sjah di kantor wakil rakyat di Sofifi, Selasa (22/9) kemarin.

Kesempatan itu, Husain A. Sjah bersama pimpinan dan anggota Deprov membahas tentang peraturan daerah (Perda, red) khususnya di bidang pertambangan. Dimana ada  Undang – undang (UU) yang membatasi kewenangan daerah. Hal ini, tentu sangat terbentur dengan Peraturan daerah (Perda).

Sekretaris Komisi I Deprov Malut Sahril Taher mengatakan, selama ini segala sesuatu yang diperjuangkan oleh DPRD pasti terbentur dengan undang – undang  yang memiliki kewenangan sangat kuat terhadap Daerah. “Torang mau bagaimana, dibatasi dengan undang – undang. Kendala ini dari pusat. apalagi dengan undang – undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan UU nomor 4 tahun 2009 pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan bagi usaha pertambangan ,berarti otonomi sia- sia kita tidak bisa  mengatur kita punya daerah,”sesalnya.

Sisi lain, ada tekanan-tekanan dari pemerintah pusat. Dicontohkan,  salah satu proses hukum  oleh masyarakat yang dialami di Taliabu, dimana hanya upaya untuk mempertahankan hak mereka  sehingga dengan memalang akses masuk di wilayah pertambangan. “Memang dalam undang – undang nomor 4 tahun 2009 itu disebutkan barang siapa yang menghalangi pihak pengusaha dalam bidang pertambangan  untuk melakukan kegiatannya maka akan dipidana. Memang ada pasal itu, jadi ini yang rancu kok masyarakat menuntut haknya diancam dengan pidana,”cecernya.

Untuk itu, kata Sahril ini yang harus dipikirkan bersama, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Tapi kuncinya pemerintah provinsi kuat saja apapun bentuknya, menyangkut dengan undang- undang kalau pemerintah provinsi kuat DPRD kuat maka kita bisa abaikan kenapa karena ada kewenangannya,”tegas Sahril.

Dia menambahkan, ada kewenangan DPRD dan gubernur dengan cara memberikan rekomendasi kepada  pihak pengusaha untuk tidak  melakukan ekspoitasi, bahkan seharusnya sejak awal sudah ada kesepakatan – kesepakatan  terutama hak – hak daripada masyarakat.

Ia juga menyentil PT Adidaya Tanggu yang beroperasi di Taliabu. Sebenarnya perusahaan semua baik hanya yang disesalkan hak masyarakat jangan ditekan. “Kasihan kalau masyarakat ditekan baik itu dari pihak perusahaan dan aparat penegak hukum karena pengaduan masyarakat selama ini seakan- akan selalu dibawah ke aparat penegak hukum selalu rakyat kalah,” jelasnya.

Langka yang diambil nanti perkuat di perda, namun lagi- lagi terbentur dengan undang – undang lebih tinggi. Olehnya itu yang efektif dilakukan bagimana komunikasi baik antara Pemda provinsi dengan pihak perusahaan tambang. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: