poskomalut, Puluhan tahun lalu, Fahmi A. Radjeb meninggalkan Pulau Makian bukan karena pilihan.
Letusan Gunung Kie Besi pada 1989 memaksa keluarganya berpindah dan memulai kehidupan baru di Malifut.
Kini, setelah menjadi anggota Polri, Fahmi justru kembali akrab dengan tanah.
Bukan sebagai petugas yang datang dengan seragam dan senjata, melainkan sebagai seorang petani yang mencangkul, menanam padi, dan bekerja bersama warga di Kilo 17, Desa Peleri, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.
Sejak 2024, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara berpangkat Aipda itu menggarap lahan bersama saudara, keluarga besar dan warga setempat. Dari sana, mereka mulai membangun pertanian secara gotong royong sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Hasilnya mulai terlihat. Panen perdana padi mencapai sekitar tiga ton. Namun, ketika hasil panen mulai menggunung, persoalan lain justru menghadang. Adalah jalan. Di saat hasil pertanian sudah bisa dipanen, tetapi akses untuk membawanya keluar dari lahan masih sangat terbatas.
Dari Pengungsi Menjadi Petani
Fahmi lahir di Ternate pada 7 Maret 1979 dan menghabiskan masa kecilnya di Pulau Makian. Setelah letusan Gunung Kie Besi, ia bersama keluarganya pindah ke Malifut dan melanjutkan pendidikan hingga SMA.
Ia kemudian kuliah di Universitas Khairun Ternate sebelum memilih menjadi anggota Polri. Setelah menjalani pendidikan di SPN Karombasan, Manado, Fahmi sempat bertugas di Polres Bitung dan Polda Gorontalo sebelum kembali ke Maluku Utara pada 2017.
Kini ia bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara. Di luar pekerjaan itu, Fahmi memilih kembali bersentuhan dengan tanah.
“Iya, saya berinisiatif melibatkan diri di luar tugas pokok sebagai anggota polisi bersama saudara serta keluarga besar di Peleri untuk menggarap lahan pertanian di Kilo 17 Desa Peleri,” tutur Fahmi, Senin, 14 September 2026.
Ia mengajak warga setempat mengembangkan lahan sekaligus mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Kerja bersama akhirnya membuahkan hasil. Padi yang ditanam di Kilo 17 memasuki masa panen dan menghasilkan sekitar tiga ton.
“Alhamdulillah padi yang kami tanam di lahan Kilo 17 panen perdana bersama keluarga dan warga Desa Peleri sudah mencapai 3 ton,” ujar Fahmi.
Namun, keberhasilan itu sekaligus memperlihatkan masalah yang selama ini membayangi para petani. Panen bisa dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu mudah dibawa keluar.
Akses jalan tani menuju jalan utama masih terbatas. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mengangkut hasil produksi dari lahan menuju rumah maupun titik distribusi.
Bagi petani, persoalan itu bukan perkara kecil. Tanpa jalan yang layak, biaya dan tenaga untuk mengangkut hasil pertanian menjadi lebih berat. Hasil panen yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru harus melewati medan yang sulit.
Fahmi dan warga kemudian memilih mencari jalan keluar dengan kemampuan sendiri. Pada Juni 2026, sebanyak 57 petani bergabung membentuk Kelompok Tani Kilo 17.
Mereka tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Warga yang berkebun di kawasan tersebut sepakat mengumpulkan dana secara swadaya. Dari patungan itu terkumpul sekitar Rp40 juta. Dana tersebut digunakan untuk menyewa ekskavator guna membuka akses jalan tani yang ditargetkan sepanjang lebih dari empat kilometer.
“Kami bentuk kelompok tani dengan sistem kerja menggalang dana dari warga yang berkebun di lahan Kilo 17. Alhamdulillah hasil kerja awal dana berhasil terkumpul sebesar Rp40 juta dan uang ini kami sewa alat berat ekskavator membuka ruas jalan tani yang ditargetkan sepanjang 4.000 meter,” ungkap Fahmi kala ditemui di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.
Bagi 57 petani itu, empat kilometer jalan bukan sekadar ruas tanah yang dibuka. Jalan tersebut menentukan bagaimana hasil pertanian bisa keluar dari kebun. Padi yang sudah dipanen harus diangkut. Hasil kebun harus sampai ke pasar. Pendapatan petani harus kembali ke rumah. Karena itu, membuka jalan menjadi pekerjaan yang sama pentingnya dengan menanam.
Warga sudah memulai pekerjaan itu secara swadaya. Namun, kemampuan mereka tentu terbatas. Rp40 juta cukup untuk menyewa alat berat dan membuka akses awal, tetapi belum menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur di kawasan pertanian tersebut. Fahmi berharap pemerintah melihat apa yang telah dimulai masyarakat.
“Tentu kami menaruh harapan agar jalan tani yang telah dirintis secara swadaya dengan keterbatasan dana oleh kelompok tani mendapat atensi khusus sebagai respons positif mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya penuh harap.
Harapan itu ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebab, apa yang dilakukan warga Kilo 17 sebenarnya sudah dimulai dari bawah. Mereka membuka lahan, menanam padi, memanen hasilnya, lalu mengumpulkan uang sendiri ketika jalan menjadi hambatan. Kini, yang mereka butuhkan adalah dukungan agar jalan yang dirintis secara gotong royong itu tidak berhenti sebagai jalan swadaya.
Kisah Fahmi di Kilo 17 membawa satu ironi kecil dalam perjalanan hidupnya. Dulu, ia meninggalkan tanah, karena bencana. Kini, ia justru kembali menaruh harapan di atas tanah.
Bedanya, kali ini ia tidak sendiri. Ada keluarga dan puluhan warga yang ikut menggarap lahan. Ada tiga ton padi dari panen perdana. Ada Rp40 juta hasil patungan. Dan ada jalan sepanjang empat kilometer yang sedang diperjuangkan agar hasil pertanian bisa keluar dari kebun.
Di Kilo 17, persoalan mereka bukan lagi bagaimana menanam. Mereka sudah membuktikan bahwa tanah bisa menghasilkan. Kini pertanyaannya sederhana: bagaimana membawa hasil itu pulang?
Jawabannya sedang mereka bangun sendiri, meter demi meter, dengan gotong royong dan keterbatasan. Sebab bagi para petani Kilo 17, jalan tani bukan sekadar akses.
Ia adalah jalan keluar bagi hasil panen, jalan masuk bagi harapan, dan mungkin jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Tinggalkan Balasan