poskomalut.com
baner header

Deprov Malut “Marah” Mendagri

Sahril: Kalau Pj Bupati Haltim Sama dengan Taliabu, tak Perlu Dilantik

SOFIFI-PM.com, DPRD Provinsi (Deprov) Malut geram dengan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) yang tak mau ambil pusing dengan Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Timur (Haltim).  

Sekretaris Komisi I Deprov Malut Sahril Taher menyarankan kepada Gubernur AGK agar tidak melantik atau mengukuhkan Pj Bupati Haltim apabila Mendagri Tito Karnavian menunjuk pejabat diluar dari usulan Gurbernur Malut, M. Buyung Radjiloen, Ali Fataruba.

“Jika kedepan pejabat dari Kemendagri yang jadi Pj Bupati Haltim, saya (Sahril Taher) sarankan kepada Gubernur AGK agar tidak melantik atau mengukuhkan,” tegas Sahril Taher saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/9) kemarin malam.

Ketua Gerindra Malut ini menilai, pengisian Pj Bupati Pulau Taliabu  oleh Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Kemendagri Maddaremmeng merupakan pelecehan Kemendagri terhadap Pemerintah Provinsi Malut.

“Kemendagri menetapkan bawahannya sebagai Pj Bupati Taliabu ini bentuk arogansi dan pelecehan terhadap Gubernur Provinsi Malut. Bagi saya, ini hal yang buruk Kemendagri menunjukkan otoriter terhadap pemerintah daerah,” kata Sahril Taher.

Lanjutnya, seharusnya Kemendagri mengeluarkan SK salah satu dari usulan tersebut. “Namun umpamanya kewenangan mutlak dari Kemendagri, seharusnya dalam undang-undang gubernur tidak perlu mengusulkan atau merekomendasikan nama-nama calon Pj. Perintah undang-undang  gubernur usulkan nama lebih dari satu itu dalam rangka masyarakat bisa menila bahwa dalam usulan itu transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Lanjut dia, buat apa gubernur usulkan pejabat kemendagri yang akhir tidak digunakan. “Kalau gubernur tidak dipercaya lagi untuk usulkan Pj bupati diwilayahnya buat apa ada gubernur. Kalau saya yang gubernur saya tidak lantik, bahkan saya suruh saudara pulang,” tegasnya.

Sahril menegaskan, ini otonomi daerah, kenapa dari lima yang isi Pj bupati hanya Taliabu diisi oleh orang Kemendagri ini ada apa. Dan alasan Kemendagri apa menempatkan orang Kemendagri sebagai Pj bupati Taliabu. “Kemendagri harus punya alasan yang jelas pada gubernur, dan masyarakat juga tau alasan apa,” ujarnya.

Secara mekanismenya jika usulan Gurbernur Malut itu tidak memenuhi syarat harus disampaikan ke Gubernur Malut alasannya sehingga gubernur mengusulkan kembali nama lain. “Kalau yang diusulkan itu bermasalah atau tidak memenuhi kepangkatan dikembalikan ke gubernur agar diusulkan ulang. Kalau seperti yang dilakukan kemendagri inikan sangat melecehkan Pemerintah Provinsi Malut. Kemendagri harus memberikan alasan pada gubernur, karena masih banyak pejabat kita yang punya kompetensi dan kemampuan,” ungkapnya.

Maka dari itu, kedepan jika Kemendagri mengutus bawahannya jadi Pj bupati Haltim dengan mengabaikan usulan Gubernur Malut maka dia meminta dengan tegas pada Gubernur Malut agar tidak melantiknya. ”Orang-orang kita banyak punya kemampuan, dan kompoten, jadi jangan lantik kalau diluar usulan Gubernur Malut,” tegasnya. (iel/red)



Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: