poskomalut.com
baner header

Kemendagri Evaluasi Belanja Tahun Jamak Pemprov Malut

SOFIFI-PM.com,  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Perubahan  sudah dalam tahap evaluasi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini Pemprov masih diminta klarifikasi tentang Belanja Multiyears atau tahun jamak untuk kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Nasional di Ranperda APBD Perubahan.

Kepala Bappeda Malut Salmin Janidi mengungkapkan, saat ini Kemendagri Kembalikan ke TAPD rincian belanja yang diajukan  dalam ranperda APBD itu. “Rincian belanja ini tentunya akan diuraikan secara rinci oleh perangkat daerah masing- masing berdasarkan pagu anggaran yang disediakan kepada dinas teknis,” jelasnya.

Menurutnya, untuk belanja infrastruktur tahun jamak pendukung STQ sudah menyampaikan klarifikasinya oleh Dinas terkait kemudian sudah disampaikan kepada kami, ” ucapnya.

Dikatakan, masih tiga atau empat dinas yang belum menyampaikan. Namun setelah disampaikan, pihaknya akan rampungkan ke dalam dokumen sehingga disampaikan ke Kementerian dalam negeri sebagai bahan lampiran di dalam batang tubung Rapperda Multiyears karena APBD perubahan ini didalam termasuk belanja Multiyears.

Dijelaskan, sebelumnya disampaikan Ranperda APBD perubahan disampaikan ke Mendagri sekitar 16 September, masih dalam fase klarifikasi. “Jadi kalau ada hal yang disampaikan kementrian ke kami maka kami punya kewajiban untuk menyampaikan klarifikasi permintaan dari mereka,” bebernya.

Dia menyebutkan, untuk dukungan anggaran  infrastruktur STQ yang diploting di APBD perubahan diatas Rp 300 miliar, dan  untuk belanja khusus penyelenggaran STQ estimasi kebutuhan Rp 56 miliar. “Jadi sekarang ini tahap evaluasi dokumen yang ada di Kemendagri. Kemudian Kemendagri sampaikan kepada kami untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi itu, kita sampaikan ke mendagri baru menentukan apakah diterima seluruhnya, sebagian, atau seperti apa, hasil evaluasi itu diserahkan lagi ke kita. Jadi fase evaluasi itu kurang lebih 15 hari. Kemendagri sampaikan ke kami waktu lima hari, kita kembalikan ke Kemendagri sekaligus permohonan nomor registrasi jadi proyek tender nanti setelah registrasi dikeluarkan,” bebernya.

Hal ini kata dia, berkaitan dengan keabsahan belanja yang ada dalam dokumen APBD sehingga ditargetkan Oktober Minggu kedua APBD perubahan bisa jalan. (iel/red)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: