Kemendagri Tolak Permintaan KPU Halsel

Kantor KPU Halsel

LABUHA-PM.com, Upaya penambahan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pupus sudah ketika pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp 1 miliar yang sudah disetujui DPRD dan Pemkab Halsel ditolak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ini diketahui setelah Ketua DPRD Halsel, Muhlis Djafar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Aswin Adam, berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Muhlis Djafar, ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu, mengatakan, meskipun sudah ada kesepakatan antara banggar DPRD dan TAPD Pemkab Halsel terkait usulan penambahan anggaran tambahan KPU Halsel untuk menghadapi gugatan di MK, namun harus dikonsultasikan lagi ke Kemendagri.

"Dari hasil konsultasi Kemendagri pada dasarnya menyarankan agar tidak dilakukan tambahan lagi karena menurut direktur keuangan pusat dan daerah Kemendagri, sidang di MK bukan tahapan pilkada lagi, karena sudah masuk dalam masalah perkara," tutur kader Partai Nasdem itu.

Politisi Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Selatan ini juga mengatakan, meskipun sudah ada pernyataan langsung dalam konsultasi beberapa waktu lalu, pemkab dan DPRD masih menunggu surat resmi dari Kemendagri.

"Kita menunggu surat dari direktur keuangan pusat dan daerah Kemendagri dulu supaya lebih jelas,"sebut Muhlis.

Sementara itu Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan, Aswin Adam, ketika dikonfirmasi mengatakan, pemkab tinggal menunggu surat dari Kemendagri saja. "Semoga satu atau dua hari ke depan surat dari Kemendagri terkait hasil konsultasi kami sudah dikirim,"tuturnya.

Sekedar diketahui KPU Kabupaten Halmahera Selatan di pilkada 2020 ini menghabiskan dana Rp 52,8 miliar dan ini tergolong anggaran terbesar dibanding KPU kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara. (bar/red)

Komentar

Loading...