SOFIFI-PM.com, Nelayan di Provinsi Malut sebagian besar masih kekurangan modal, akibatnya harus melakukan pinjaman (utang) di pihak lain. Langkah ini tentu sangat berdampak pada nilai tukar nelayan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut Buyung Radjiloen saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Senin (3/8).
Buyung mengaku para nelayan kita masih tergantung pada para tengkulak. Pasalnya modal para nelayan masih sangat terbatas. ”Para nelayan menggerakkan usaha masih kekurangan modal, sehingga mereka masih tergantung pada tengkulak, akibatnya harga ikan yang ditetapkan pada nelayan dibawah jika bandingkan dengan biaya produksi,” katanya.
Lanjut dia, untuk meningkatkan nilai tukar nelayan ini butuh dukungan dari lembaga keuangan, seperti perbankan dalam program kredit usaha rakyat (KUR). Juga diberikan kesempatan pada nelayan. ”Kami berharap dukungan dari lembaga keuangan pada nelayan, bila perlu program KUR itu juga diberikan pada para nelayan untuk jadikan sebagai modal, pasalnya program KUR itu belum menyentuh pada para nelayan, mungkinkah karena masalah jaminan,” ungkapnya.
Buyung kemudian menyarankan untuk mendorong nilai tukar nelayan, yang perlu ada kebijakan pemerintah untuk sedikit mengintervensi harga ikan, bila perlu hasil tangkapan ikan oleh para nelayan dilelang sehingga transaksinya langsung ke nelayan. ”Kami rencana dorong, hasil tangkapan ikan para nelayan dilelang, supaya transaksinya penjual ikan dengan nelayan langsung, tidak lagi lewat para tengkulak,” katanya.
Selain itu perlu ada kebijakan harga ikan dimana jika para dibo-dibo membeli ikan ke nelayan dengan hitungan perkilo, pada saat penjualan harus menggunakan kilo.”yang tejadi saat ini para penjual ini beli ikan di nelaya hitungan kilo, namun mereka jual kembali pada konsumen dijual perekor dengan harga diatas,”ungkapnya.(iel/red)
Tinggalkan Balasan