Pemprov Malut Rancang APBD 2021 Surplus

Gubernur Abdul Gani Kasuba saat menyerahkan dokumen KUA dan PPAS 2021 ke Ketua DPRD Provinsi Kuntu Daud Sabtu (187)

SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut merancang APBD induk 2021 mendatang surplus. Hal ini tergambar dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) 2021 yang disampaikan Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi (Deprov) Malut, Sabtu (18/7).

Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) menyebutkan rancangan pendapatan daerah 2021 dirancang sebesar Rp 2,33 triliun, dan belanja daerah dirancang Rp 2,30 triliun.

“Target Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dirancang dengan memperhatikan kondisi Keuangan Negara yang akibat dampak Pandemi Covid -19 saat ini mengalami penurunanan pendapatan, dan diperkirakan berdampak sampai tahun 2021,” jelas Gubernur AGK dalam pidato dihadapan Anggota DPRD Malut melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Malut Kuntu Daud didampingi wakil ketua Muhammad Abusama dan Rahmi Husen, Sabtu (18/7).

AGK merincikan rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2021, dirancang sebesar 2,33 triliun Lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 410,62 miliar lebih, Pendapatan transfer dirancang Rp 1,91 triliun lebih yakni Dana Alokasi Umum Rp 1,4 triliun lebih,  Dana Alokasi Khusus Rp 444,8 miliar lebih, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp 1 miliar lebih.

Sementara kebijakan Belanja Daerah, yang diarahkan untuk membiayai prioritas daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Perangkat Daerah, maka Belanja Daerah Tahun 2021 dirancang sebesar Rp 2,30 triliun lebih, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 1,40 triliun lebih, Belanja Modal sebesar Rp 722,35 miliar lebih, Belanja Tak Terduga sebesar Rp 25 miliar, dan Belanja Transfer Rp 151,4 miliar. “Dengan demikian APBD Tahun 2021 dirancang Surplus sebesar Rp 25 miliar,” ungkapnya.

Lanjutkan Gubernur, sementara kondisi umum Pembiayaan Daerah tahun 2021 diprediksi sebesar minus Rp 25 miliar, terdiri atas Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 70 miliar. ”Komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal sebesar Rp 2 miliar dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp 93 miliar. Pembiayaan Netto sebesar minus Rp 25 miliar, dan SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Nol,” ungkapnya

AGK menuturkan,  mencermati perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global maka tahun 2021 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif dan komprehensif, sehingga dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi termasuk dampak Pandemi Covid-19, dan menjaga keberlanjutan program pembangunan beserta upaya pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Gubernur dua periode itu mengaku Pada tahun 2021, khusus untuk Belanja Modal, belanja pembangunan Infrastruktur masih menjadi skala prioritas, terutama infrastruktur di Ibukota Sofifi, termasuk penuntasan infrastruktur pendukung STQ dan rencana Sail Tidore. Selain itu, penanganan, pemulihan dan pencegahan dampak Pandemi Covid 19, serta pengembangan SDM di Maluku Utara juga terus menjadi fokus perhatian.

“Pada umumnya kebijakan belanja APBD 2021 untuk membiayai program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai bentuk tindaklanjut dari upaya mewujudkan Visi “Maluku Utara SEJAHTERA”, dan 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur,”katanya.

AGK mengatakan perencanaan pembangunan yang disusun untuk tahun anggaran 2021 sebagai tahun kedua RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, tetap berorientasi pada proses dan substansi perencanaan. Bahkan proses perancanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021, telah mengunakan aplikasi e-planning yaitu diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. ”Penerapan aplikasi SIPD tersebut diharapkan nantinya dapat mewujudkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah dan tepat sasaran karena didasari pada data dan informasi yang terintegrasi di dalam satu sistem,”harapnya.

Ia mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, secara resmi Saya serahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021, agar dapat dikaji, dibahas, dan disepakati untuk selanjutnya dapat dijadikan dokumen dan acuan kita bersama, dalam penyusunanRancangan APBD Tahun 2021. “Saya tentunya juga berharap agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan,” ujarnya. (iel/red)

Rancangan KUA dan PPAS 2021

  1. Pendapatan Daerah               Rp 2,33 Triliun
  2. PAD                                          Rp 410,62 Miliar lebih
  3. Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp 1 Miliar lebih
  4. Dana transfer                                       Rp 1,91 Triliun lebih
  5. Dana Alokasi Umum            Rp 1,4 Triliun lebih
  6. Dana Alokasi Khusus            Rp 444,8 Miliar lebih

  • Belanja Daerah                               Rp 2,30 Triliun
  • Belanja Operasi sebesar            Rp 1,40 Triliun lebih
  • Belanja Modal sebesar               Rp 722,35 Miliar lebih
  • Belanja Tak Terduga sebesar     Rp 25 Miliar
  • Belanja Transfer                         Rp 151,4 Miliar

Komentar

Loading...