SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, merancang belanja daerah di tahun 2021 Rp 3,3 triliun lebih, sementara target pendapatan daerah Rp 2,8 triliun lebih. Hal ini disampaikan Gubernur Malut, KH Abdul Gani Kasuba, terkait Kebijakan Umum Anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021 secara virtual melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, didampingi wakil ketua Muhammad Abusama, M Rahmi Husen. Dihadiri pula anggota deprov, pimpinan SKPD Malut yang berlangsung di Gedung DPRD Malut, Selasa (17/11/2020).
Gubernur Malut, secara umum menyampaikan berdasarkan dengan susunan dan nomenklatur struktur anggaran yang disesuaikan dengan regulasi baru. Pendapatan daerah tahun 2021 dirancang sebesar 2,848 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 563,63 miliar lebih, pendapatan transfer ditargetkan sebesar 2,247 triliun lebih, terdiri dari transfer umum sebesar 1,4 triliun lebih, yang merupakan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)/bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dan transfer khusus dialokasikan sebesar 843,8 miliar lebih.
Dana ini terdiri dari DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik sendiri Provinsi Maluku Utara dialokasikan untuk beberapa bidang, yaitu DAK fisik reguler bidang pendidikan, kesehatan, perpustakaan, jalan, dan kelautan-perikanan serta DAK fisik penugasan bidang kesehatan, jalan, irigasi dan kedaulatan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan serta pariwisata.
Selain itu pendapatan pada pos lain-Lain pendapatan yang sah ditergetkan sebesar Rp 37,36 miliar. Sedangkan belanja daerah tahun 2021 dirancang sebesar 3,378 triliun lebih yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. “Untuk belanja operasional dialokasikan sebesar 1,92 triliun lebih, yang dipersiapkan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan,”ungkapnya.
Untuk belanja modal dialokasikan sebesar 1,124 triliun lebih, difokuskan pada pembangunan infrastruktur guna meningkatkan keterhubungan antarwilayah serta percepatan pembangunan ibu kota Sofifi. Selain itu bantuan kebutuhan sesuai aspirasi masyarakat yang dapat diintervensi sesuai dengan kemampuan anggaran. “Belanja tak terduga dialokasikan sebesar 20 miliar, dan untuk komponen belanja yang terakhir yaitu belanja transfer ke kabupaten dan kota dialokasikan sebesar Rp 184 miliar lebih.
Gubernur Malut dua periode itu menambahkan, mengenai pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp 530 miliar, terdiri dari rancangan SILPA ditambah penerimaan pinjaman daerah. “Dengan postur pendapatan belanja dan pembiayaan tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dirancang seimbang atau nol rupiah,”bebenya.(iel/red)
Tinggalkan Balasan