RAPBD-P Malut 2020 Dirancang Rp 2.287 T

Wakil Gubernur Malut M Al Yasin Ali

SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Rabu (09/09) menyampaikan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) RAPBD-P 2020. Untuk Pendapatan Daerah dirancang senilai Rp. 2,287 triliun atau turun 18.16 persen dari sebelumnya Rp 2,795 triliun. Sementara untuk belanja  daerah Rp. 3,357 triliun, mengalami perubahan menjadi 2,629 triliun lebih atau turun 21,69 persen.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Malut M. Al Yasin Ali dalam rapat paripurna Ranperda APBD-P 2020 dipimpinan langsung Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, didampingi wakil ketua Muhammad Abusama, Wahda Z Iman, dihadiri anggota Deprov Malut, Sekprov Malut dan SKPD dilingkungan provinsi Malut.

Al Yasin mengatakan, komposisi perubahan pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun dari sebelumnya Rp.514 miliar lebih menjadi menjadi Rp. 474 miliar lebih atau turun sebanyak 7,79 persen. Penurunan ini terjadi, karena proyeksi penurunan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dana Perimbangan, lanjut wagub, yang sebelumnya dirancang Rp. 2,237 triliun lebih, mengalami perubahan atau menurun menjadi Rp. 1,775 triliun lebih.

“Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelum perubahan ditargetkan Rp. 1,377 triliun lebih mengalami perubahan menjadi Rp. 1,233 triliun lebih atau turun 11,19 persen.  DAK berubah dari Rp. 779,9 M lebih berubah menjadi Rp. 447,7 M lebih atau turun 42,60 persen, sementra Dana Bagi Hasil (DBH) sendiri mengalami kenaikan dari 80,2 M menjadi 89,3 Milyar sebesar 11,32 persen,” urainya.

Dana Intensif Daerah (DID) yang sebelumnya tidak ada, akan tetapi pada perubahan ini terdapat alokasi DID Rp. 15,6 M yang diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi, penanganan dampak Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

”Perubahan-perubahan Dana Perimbangan ini dilakukan menyesuaikan dengan kebijakan transfer pusat yang juga mengalami perubahan signifikan dalam perubahan APBN tahun 2020,”ujar orang nomor dua di lingkup Pemprov Malut ini.

Untuk pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, juga mengalami perubahan dari Rp. 43,3 M turun menjadi Rp. 37,36 M atau mengalami penurunan kurang lebih 13,7 persen. Sedangkan belanja daerah sebelumnya Rp 3,357 triliun lebih, mengalami perubahan menjadi Rp. 2,629 triliun atau turun 21,69 persen.

“Penurunan ini terjadi pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang sebelumnya dirancang Rp. 1,242 triliun turun menjadi Rp. 1,126 triliun lebih atau turun sebesar 9,33 persen. Sementara pada Belanja Langsung, terjadi perubahan dari Rp. 2,114 triliun lebih, mengalami perubahan menjadi Rp. 1,502 triliun lebih atau turun 28,94 persen,” sebut mantan Bupati Halteng dua periode ini.

“Perubahan Belanja tidak langsung terjadi karena penambahan atas kekurangan pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan obyetif lainnya, serta perubahan pada pengurangan Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Tidak Terduga serta alokasi untuk belanja bunga pinjaman infrastruktur,” tambahnya.

Kegiatan Belanja langsung yang bersumber dari Pinjaman SMI, sebelumnya dialokasikan dalam APBD induk mengalami perubahan disesuaikan sesuai agrimen yang ditandatangani. Oleh karena itu, pada  pembiayaan daerah juga mengalami perubahan dari Rp. 564,47 M lebih menjadi Rp. 172,45 M atau turun 69,8 persen. Perubahan ini terjadi karena Penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya diperkirakan Rp. 64,47 M mengalami perubahan menjadi Rp. 109 M.

“Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Pinjaman daerah mengalami perubahan  sesuai dengan agrimen yang ditandatangani, dengan mengurangi uang muka sebesar 20 persen, serta pengurangan pinjaman SMI untuk pembangunan RSU Sofifi, sehingga Perubahan Pinjaman Daerah menjadi Rp. 62,9 M,” ungkapnya, sembari menambahkan, untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang sebelumnya dirancang Rp. 2 M untuk penyertaan modal, pada perubahan ini dihilangkan.

“Dengan Komposisi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan daerah tersebut maka SILPA tahun berkenaan yang dalam induk Rp. 1 M, juga mengalami perubahan menjadi minus Rp. 168 M,” akhir Al Yasin. (iel/red)

Komentar

Loading...