Tak Konsisten Jual Tiket Kapal, Dishub Malut Warning Pelni Ternate

Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan pengawasan pada penumpang kapal di pelabuhan Ahmad Yani beberapa hari lalu

TERNATE-PM.com, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara mewarning PT Pelni cabang Ternate, lantaran diduga tidak konsisten menjalankan edaran Dirjen Perhubungan ditengah Pandemi wabah Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Maluku Utara, setiap calon penumpang kapal yang membeli tiket harus memiliki surat keterangan dokter (SKD). Namun kenyataannya tidak berlaku pada sejumlah calon penumpang kapal KM Sabuk Nusantara rute Ternate-Sanana-Taliabu, yang dijadwalkan bertolak pada minggu (10/5/2020). Hal ini dikeluhkan sejumlah calon penumpang kapal lain.

Informasi yang dihimpun di lapangan, calon penumpang yang diperbolehkan membeli tiket seharusnya memiliki KTP atau identitas lainnya, yang menunjukan calon penumpang tersebut benar - benar warga sula maupun Taliabu, akan tetapi yang terjadi pembelian tiket di pagi hari longgar bahkan orang yang bukan identitas dari Kepulauan sula di perbolehkan karena pembelian tiket di pagi hari. Anehnya aturan syarat SKD bagi pembelian tiket hanya berlaku pembelian tiket di pukul 14.00 WIT.

Kepala Cabang Oskar menuturkan, syarat pembelian tiket harus memiliki SKD pada pembelian tiket siang hari itu Berdasarkan surat dari dirjen perhubungan laut nomor :19/tahun 2020. Sehingga mengacu kesitu.

Ia mengaku, bukan tidak konsisten tetapi dia beralasan baru menerima surat edaran. "Bukan tidak konsisten kami baru terima ini surat edarannya jangan bilang tidak konsisten kami cuman berdasarkan surat edaran yang baru kami terima" katanya.

Disentil pagi penjualan tiket tidak menggunakan SKD tetapi ketika siang penjualan menggunakan syarat SKD. Menurutnya, karena baru dapat edaran. Sedangkan menyangkut Surat keterangan sehat ia meminta awak media untuk nanti lihat saja di surat edaran dirjen perhubungan laut nomor 19 tahun 2020." Saya nda mau terlalu banyak bicara begini saya berdasarkan surat edaran saja" ucapnya.

Ditanya soal terkait bagimana dengan orang yang sudah membeli tiket pagi yang tidak menggunakan SKD. "Nda usah kita berbicara dengan itu yang sekarang aja yang lalu udah ya yang pagi udah kita bicara yang sekarang aja, saya baru dapat surat edarannya yang sudah terlanjur oke mau dibilang nanti kita periksa lagi karena saya berdasarkan surat edaran dari kementrian" akunya.

Terpisah saat dikonfirmasi Kadis Perhubungan Provinsi Amrin Zakaria menyesalkan, pihak Pelni. Menurutnya, edaran itu mulai berlaku pada tanggal 6 Mei. Mantan Karo Humas Pemprov ini mengaku,akan memberikan teguran kepala pihak Pelni. Sebab, sesuai edaran gubernur pengurangan penumpang 50 persen bukan untuk diberlakukan aturan tembang pilih.

Ia juga heran kenapa pembelian tiket dengan syarat harus memilki SKD hanya untuk pembelian tiket di siang hari, sedangkan pagi hari tanpa SKD. Sedangkan alasan PT Pelni diterapkan syarat SKD siang, karena baru terima edaran.

Armin menyatakan, Pelni berbohong edaran itu berlaku sejak tanggal 6 Mei. Oleh karena itu, KSOP harus mengawasi ini. Ia menduga operator kapal tidak membaca aturan tersebut. "Kita akan cek di lapangan kita beri teguran"tegasnya.(iel/red)

Komentar

Loading...