Pelaksanaan Tes CPNS Morotai Terancam Batal

MOROTAI-PM.com, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2020 di Kabupaten Pulau Morotai yang lolos berkas mulai was-was. Ini karena isu pelaksanaan tes yang rencana dilaksanakan pada 27 Januari itu akan batal digelar.

Orang dalam kantor Bupati yang enggan menyebutkan namanya itu mengungkapkan, batalnya  pelaksanaan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut dikarenakan anggaran yang diakomodir dalam APBD induk 2020 hanya Rp 4 juta. “Anggaran tes CPNS yang ada di Badan kepegawaian daerah (BKD) Morotai hanya Rp 4 juta. Jadi mungkin saja tes CPNS di Morotai kali ini bisa gagal,” ungkap sumber itu kepada wartawan Pokso Malut, Selasa (14/1/2020).

Lanjut sumber itu, minimnya anggaran pelaksanaan tes CPNS tersebut menjadi salah satu penyebab, Bupati Benny Laos mencopot Alfatah dari jabatan kepala BKD Morotai, dan dijabat sementara oleh Kaban Keuangan Morotai M Umar Ali. 

Disisi lain, pelaksana tugas (Plt) kepala BKD Morotai M Umar Ali membenarkan anggaran pelaksanaan tes CPNS tahun 2020 ini sangat kecil, Rp 4 juta. “Iya, anggaran tes CPNS hanya Rp 4 juta,” aku Umar. Meski begitu, Umar optimis  pelaksanaan tes tetap berjalan. “Tapi tidak akan mengganggu proses pelaksanaan tes nanti, tes tetap jalan,” ujar Umar Ali. Pernyataan tersebut, sekaligus meluruskan adanya isu pembatalan tes CPNS yang saat ini beredar di masyarakat.

Umar menjelaskan, masalah yang dihadapi BKD adalah anggaran operasional selama proses pelaksanaan tes. Untuk teknisnya, tidak ada kendala. “Gedung maupun komputer semua kan sudah ada, pokoknya yang menyangkut hal teknis tidak ada masalah. Hanya biaya lain-lain misalnya hotel untuk tim dari BKN Manado, biaya makan, dan operasional, dan itu bisa diatasi. Soal hotel itu misalnya nanti dari pihak protokoler mereka bisa tangani,” katanya.

Dia mensinyalir, minimnya anggaran tes CPNS hanya Rp 4 juta tersebut diduga BKD tidak mampu merasionalkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pembahasan anggaran. 

“Dalam pembahasan itu semua kan harus bisa dijelaskan secara rasional, kalau tidak bisa otomatis tetap akan dipangkas, dan kemungkinan begitu sehingga anggaran hanya Rp 4 juta itu,” pungkasnya. (ota/red)