poskomalut.com
baner header

14 Penyelenggara Dipanggil Bawaslu Ternate

TERNATE-PM.com, Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan 14 penyelenggara dari jajaran KPU dan Bawaslu, yakni memberikan dukungan ke salah satu bakal pasangan calon walikota Ternate melalu jalur perseorangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate melayangkan surat pemanggilan klarifikasi ke 14 penyelenggara ini.

Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan membenarkan telah menyampaikan kepada sekretariat Bawaslu mempersiapkan surat undangan klarifikasi terhadap 14 penyelenggara yang namanya masuk dalam daftar pemberian dukungan calon perseorangan.

“Yang sesuai kesepakatan kita akan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap 14 orang penyelenggaran pada Selasa nanti,” kata Kifli Sahlan di kantor Bawaslu Ternate, Senin (10/08).

Bawaslu dalam melakukan penawasan Verifikasi Faktual (Verfak) telah menemukan sejumlah nama yang memberikan dukungan kepada bakal calon walikota dan wakil walikota jalur perseorangan. Dari sejumlah nama yang ditemukan, lanjut Kifli Sahlan, terdapat 14 orang penyelenggara tingkat ad hock baik di jajaran Bawaslu maupun KPU.

“Dugaan sementara sebagai pelanggaran etik, karena sebagai penyelenggara tidak boleh memberikan dukungan kepada calon,” katanya.

Hal tersebut juga diakui, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Ternate Sulfi Majid. Kata dia, dugaan pelanggaran etik kepada 14 penyelenggaran dikarenakan hasil Vefak ditemukan nama mereka masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan.

Sulfi bilang, mestinya sebagai penyelenggara harus bersikap netral kepada semua pasangan calon. Sebab, dalam kode etik penyelenggara dilarang berpihak kepada setiap pasangan calon baik itu tindakan, atau keputusan apalagi sampai pada pemberian dukungan.

“Tidak ada toleransi kalau dari hasil pemeriksaan nanti ditemukan terbukti 14 orang ini benar-benar memberikan dukungan sebagaimana temuan hasil pengawasan Bawaslu,” tegasnya.

Terkait dengan unsur pidana dugaan pemalsuan dokumen dukungan, Sulfi Majid mengaku untuk sementara belum berkesimpulan ke arah itu. Sebab kata dia, saat ini baru akan ditelusuri apakah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 14 orang penyelengara ini benar adanya. “Nanti kita lihat perkembangan hasil pemeriksaan atau klarifikasi 14 orang penyelenggara,” katanya.

Kalupun nanti hasil pemeriksaan mengarah ke pemalsuan dokumen dukungan, tentunya harus melalui proses yang dilakukan baik di internal Bawaslu, Gakkumdu hingga pelimpahan ke Kejaksaan.

“Jadi nanti hasil klarifikasi dugaan pelanggaran etik dan kemudian ada dugaan pemalsuan dokumen dukungan, itu nanti kita tindak lanjut dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang berlaku di Bawaslu,” katanya. (agh/red)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: