TERNATE-PM.com, Dinas Pendidiakn dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara menggelar sosialisasi perencanaan berbasis data Tahun 2022. Kegiatan itu bertempat di Sahid Bela Hotel Ternate dilangsungkan selama tiga hari.
Sasaran peserta sosialisasi terdiri dari 10 kepala cabang dinas kabupaten kota, pengawas, MKKS SMK tingkat provinsi dan bidang teknis SMK.
Kepala Dikbud Maluku Utara, Imam Makhdy Hassan melalui Sekretaris Dikbud Amirdin mengatakan, revitalisasi SMK salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang unggul, terutama kesiapan dalam menghadapi industry 4.0.
Melalui kegiatan ini para peserta diharapkan dapat mendapat menjadi referensi perencanaan berbasis data dengan mengacu pada profil dan rapor pendidikan.
“Saya sampaikan kepada seluruh peserta agar serius dan memahami kegiatan ini dengan baik. Sehingga kelak menjadi narahubung atau sumber informasi yang baik bagi setiap Satuan Pendidikan Minimum (SPM) Mutu Pendidikan. Sekolah dapat menginput data yang objektif dan real sesuai keadaan satuan pendidikan, sehingga kita dapat mengukur tingkat capaian satuan pendidikan berdasarkan standar pelayanan baik pada aplikasi Penjaminan Mutu Sekolah atau yang nanti berubah menjadi lapoaran pendidikan,” ujar Amirudin ketika membacakan sambutan Kepala Dikbud Maluku Utara Imam Makhdy Hassan, Selasa (12/4/2022).
Ketua panitia sosialisasi, Achmat Ainun Rofik menambahkan, peserta dalam kegiatan ini berjumlah 30 orang. Masing-masing 10 orang kepala cabang dinas kabupaten kota, enam pengawas, empat orang dari MKKS SMK provinsi, dan 10 orang dari bidang teknis SMK.
Adapun tujuan kegiatan yaitu menyamakan persepsi dan pemahaman perihal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan penjaminan mutu pendidikan dengan perencanaan berbasis data di satuan pendidikan menengah kejuruan. Juga memahami profil dan rapor pendidikan serta pemanfaatannya dalam perencanaan berbasis bata.
“Sosialisasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Perencanaan Berbasis Data baik di satuan pendidikan maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan