Bawaslu Malut Temukan 18.209 Pemilih TMS, Tertinggi di Halbar dan Halut

Posko MalutSelasa, 14 Juli 2020 | 02:13 WIT

4.667 Orang Meninggal Terdaftar di DP4

TERNATE-PM.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten Kota se-Malut harus bekerja ekstra untuk validasi data pemilih pada Pilkada 9 Desember mendatang. Ini karena, data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima dari pemerintah masih bermasalah.

Berdasarkan hasil analisa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di tujuh daerah pelaksana pilkada yakni Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Selatan (Halsel), Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan dan Kota Ternate (minus Kepulauan Sula), ditemukan sekitar 18.209 jiwa bermasalah alias Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Temuan tersebut diperoleh setelah petugas lapangan melakukan verifikasi dan analisa menggunakan DP4 dari pemerintah di masing-masing daerah di Malut. “Hasil analisa Bawaslu Malut yang dilaporkan Bawaslu 7 kabupaten dan kota, minus Kabupaten Sula yang masih dalam proses rekapan, ternyata ditemukan pemilih TMS sebanyak 18.209 jiwa,” ungkap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin dihadapan sejumlah wartawan saat menggelar konfrensi pers di kantor Bawaslu Malut, Senin (13/07).

Muksin menyebutkan, temuan 18.209 jiwa bermasalah yang masih tercantum dalam DP4 itu dianalisasi berdasarkan delapan fariabel, yakni pemilih tidak dikenali, pemilih yang sudah meninggal, pemilih anggota TNI/Polri, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih ganda, pemilih dibawah umur, dan pemilih pindah domisili.

Lanjut Muksin, pemilih ganda yang dimaksudkan adalah namanya sama, NIK-nya sama, tempat lahirnya sama, alamatnya sama. Ada juga nama sama NIK-nya berbeda, tempat lahirnya sama alamatnya berbeda. “Jadi modus ganda ini banyak. DP4

ini data dari pemerintah, bukan dari KPU. Kita menganalisa menelusuri ternyata masih ada potensi bermasalah,” tambahnya.

Dia merincikan, data pemilih bermasalah yang tercantum dalam DP4 tersebut, tertinggi di Kabupaten Halut dengan jumlah 4.246 jiwa, disusul Kabupaten Haltim 3.741 jiwa, Kabupaten Halsel 3.149 jiwa, Kabupaten Pulau Taliabu 1.456 jiwa, Tidore Kepulauan 269 (jumlah pemilih ganda), Kota Ternate 159 (pemilih ganda). ”Belum lagi teman-teman KPU yang masih bekerja (Coklit) dari 15 Juli sampai 13 Agustus mendatang. Kalau mereka bekerja secara baik, maka saya yakin data ini bersih,” jelas Muksin.

Bahkan, 18.209 jiwa bermasalah itu di dalamnya ada 4.667 orang yang telah meninggal dunia pun masih diakomodir dalam DP4. Dari 4.667 itu terbanyak ada di Kabupaten Halmahera Utara 1.470 orang, disusul Kabupaten Halmahera Barat 963, kemudian Kabupaten Halmahera Selatan 952 orang, Kabupaten Halmahera Timur 736, dan Kabupaten Pulau Taliabu 545.

Muksin Amrin mengaku, data tersebut merupakan data sementara hasil analisa dari Bawaslu kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 9 Desemeber 2020.

“Data tersebut analisa sementara karena semua data belum diinput seluruhnya, termasuk kabupaten Sula yang belum seluruhnya,” kata Muksin Amrin kepada wartawan usai melakukan rakor persiapan pengawasan Coklit dengan sejumlah Koordinator Divisi (Kordiv) PHL Bawaslu kabupaten dan kota di Kantor Bawaslu Malut

Dia memastikan, jumlah tersebut dipastikan akan bertambah atau berkurang, karena saat ini anggotanya masih bekerja di lapangan. Untuk itu lanjut Muksin, pihaknya merekomendasikan ke KPU sebagai pegangan saat pemutakhiran pada 15 Juli nanti dan sebelum masuk ke Daftar Pemilih Sementara (DPS). ”Karena kita juga tidak ingin data bermasalah ini terjadi secara terus menerus setiap kali pemilihan dan potensi masalahnya cukup luar biasa, dan kami akan terus-menerus mengupdate data terbaru,” tandasnya.

“Kendala teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota karena data DP4 yang diupload dari Bawaslu RI terkendala jaringan internet, sementara kota Ternate baru melakukan analisa karena baru selesai melakukan Verifikasi faktual (Verfak) calon perseorangan,” akhiri Muksin Amrin. (yu/red)