Bayar BPJS, Pemprov Malut Utang Rp 23 Miliar

Ilustrasi BPJS

SOFIFI-PM.com, Wakil Gubernur Maluku Utara M Ali Yasin, menanggapi terkait pinjaman ke PT Bank Mandiri senilai Rp 23 miliar yang dipertanyakan Fraksi Gerakan Pembangunan dan Kekaryaan  (GPK) dan Fraksi Golkar DPRD. Menurt wagub, dana tersebut diperuntukkan untuk pembayaran klaim BPJS.

Wagub menjelaskan, pengeluaran pembiayaan dengan  realisasi sebesar Rp 23.466.688.500,00  untuk pembayaran utang pada Bank Mandiri tahun 2019. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai operasional BLUD sampai pembayaran klaim BPJS. ”Piutang BLUD RSUD Chasan Boesorie timbul karena belum adanya penyelesaian kewajiban kepada BLUD RSUD Chasan Boesorie, di antaranya piutang BPJS, piutang pasien, piutang PPH (pajak) dan piutang Kimia Farma,”singkat wagub, saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD 2020 melalui rapat paripurna DPRD Malut akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, fraksi Gerakan Persatuan dan Kekaryaan (GPK) mempertanyakan pinjaman tersebut. “Mohon penjelasan anggaran pinjaman tersebut peruntukkannya untuk apa. Dan mengapa pinjaman tersebut tidak diketahui oleh DPRD Malut,” kata anggota fraksi GPK DPRD Malut Ashari Turuy, dalam rapat paripurna yang berlangsung belum lama ini.

Ashari, mengaku pada pengeluaran pembiayaan daerah terdapat anggaran sebesar Rp23,466,688,500 yang tidak dianggarkan pada APBD maupun perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Namun, anggaran tersebut tetap direalisasikan.“Penjelasan  gubernur dalam pidato pengantar rancangan perda, anggaran tersebut merupakan pembayaran pokok pinjaman kepada bank atas pinjaman oleh BLUD RSUD Chasan Boesoirie Ternate kepada Bank Mandiri Cabang Ternate, selaku pemberi pinjaman pada tahun 2019. Namun, DPRD tidak mengetahui pinjaman tersebut dan peruntukannya,”kata Ashari.(iel/red)

Komentar

Loading...