BNN Malut Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes Urine ASN Halteng

Sosialisasi bahaya narkoba di Halteng.

WEDA-pm.com, BNN Provinsi Maluku Utara lakukan sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine pada pejabat, pimpinan dan ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng), Selasa (29/08/2023).

Kegiatan itu disebut sangat membantu Pemkab Halteng dalam menjadikan ASN di lingkungan pemerintahan terhindar dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga para ASN dapat produktif dalam kinerja dan kesehatan.

Bertempat di ruang aula kantor bupati, Pj Bupati Halteng, Ikram Malan Sangadji membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam sambutan, Pj Bupati Halteng, Ikram  Malan Sangaji berterima kasih dan bersyukur atas perhatian dari BNNP Maluku mendeklarasi peran melawan narkoba di Bumi Fagogoru.

"Sosialisasi dan deklarasi perangi bahaya narkoba ini sangat penting, guna mengajak seluruh ASN Kabupaten Halmahera Tengah agar ikut serta aktif memerangi penyebarluasan narkotika di lingkungan masyarakat dan wilayah Kabupaten Halmahera Tengah," ungkapnya.

Menurut dia, penyebaran narkoba saat ini sudah tidak mengenal usia dan lingkungan. Belum lagi banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari segi material dan kualitas SDM sebagai generasi penerus tongkat estafet pembangunan.

"Penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara mana pun. Daya rusak yang luar biasa yang dapat merusak karakter manusia, merusak fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan daerah,” ucapnya.

Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol. Agus Rohmad mengatakan bahwa masyarakat juga diharapkan berperan dalam pencegahan peredaran narkoba.

“Ini berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (pasal 104-108),” ujarnya.

Brigjen Pol Agus juga menyampaikan dasar hukum UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Intruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2020 tentang rencana aksi Nasional P4GN-PN 2020-2024, Permendagri No 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN, Permendes PDTT No 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2023, UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan BNN No 5 tahun 2021 tentang Kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba.

Komentar

Loading...