KATAM Dukung Sikap Deprov

DPRD Malut Soroti Pembuangan Limbah Tambang ke Laut

Ilustrasi Limbah

SOFIFI-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, kembali menyoroti izin lokasi perairan laut sebagai rencana pembuangan limbah PT Trimegah Bangun Persada di Pulau Obi.

”Rapat gabungan ini untuk membahas rencana pembungaan limba ke laut karena izin prinsip lokasi sudah dikeluarkan oleh pemprov,“ kata anggota Komisi III Deprov Malut, Sahril Taher, saat dikonfirmasi awak media usai rapat gabungan bersama dengan sejumlah SKPD.

Rapat gabungan komisi dengan dinas terkait untuk mengonfirmasi terkait penerbitan izin lokasi perairan oleh PT. Trimegah Bangun Persada. Selain itu, menanyakan terkait pengawasan pengelolaan limbah industri pertambangan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini dinas lingkungan hidup. Sayangnya, pada kesempatan itu Kepala DLH tak hadir.

Izin lokasi ini sudah mendapat rekomendasi izin prinsip dari Dinas PTSP Malut, tentang izin penggunaan lokasi di laut. Lantaran itu pihaknya harus memastikan izin yang dikeluarkan Dinas PTSP bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup atau tidak. Selain itu limbah apa yang aka dibuang ke laut juga belum diketahui karena AMDAL belum ada.

“Yang namanya limbah yang mengandung bahan kimia dibuang ke laut itu tidak aman, meskipun menggunakan tekhnologi apapun. Untuk itu deprov memastikan izin lokasi pembuangan limbah bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup  atau tidak,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan jika ada 100 ahli yang mengatakan limbah itu aman dibuang ke laut, akan ada satu juta ahli yang mengatakan limbah itu tidak aman jika dibuang ke laut.

”Kita belum tahu limbah apa yang bakal dibuang ke laut itu tapi  tambang apa saja jika proses pengolahan menggunakan bahan kimia atau residu, lalu limbahnya dibuang ke laut jelas tidak aman. Saya katakan sekali lagi tidak aman,” tegasnya.

Meski demikian, izin lingkungan untuk perusahaan tambang akan dikeluarkan pemerintah pusat sehingga ia yakin kementerian terkait tidak dapat mengeluarkan karena akan bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup.

”Memang izin AMDAL akan dikeluarkan pemerintah pusat tapi saya dapat informasi bertentangan terkait dengan izin pembuangan limbah ke laut ini,”ungkapnya.

Disentil terkait Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau, kata Sahril, menambahkan, berdasarkan penjelasan dari dinas perikanan izin pembuangan limbah tidak bertentangan dengan Perda Nomor: 2 tahun 2019 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau provinsi Malut.

”Lokasi pembuangan limbah ini tidak bertentangan dengan Perda zonasi tapi akan bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup,” tegasnya.

Sementara Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, menyatakan dukungannya kepada DPRD Malut yang mempertanyakan izin lokasi perairan PT Trimegah Bangun Persada (TBP) di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Melalui siaran persnya, Koordinator KATAM Malut Muhlis Ibrahim mengatakan, sudah tepat jika DPRD mempersoalkan izin lokasi perairan yang dikeluarkan Gubernur Malut.

“Artinya, Surat Keputusan bernomor 503/01/DPMPTSP/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019, dalam kajian KATAM harus dicabut kembali,” tukas Muhlis, Senin (15/2).

Bagi Muhlis, saat mengeluarkan izin lokasi perairan tersebut, Pemprov Malut seperti telah memberikan satu bentuk legitimasi kerusakan lingkungan laut karena ikut mendukung aktivitas penempatan residu di laut dalam (deep see tailing placement).

Selain itu, dasar kajian Pemprov dalam mengeluarkan izin lokasi perairan juga wajib dipertanyakan. Karena bagi Muhlis, ada empat aspek penting yang harus benar-benar dikaji secara serius oleh Pemprov Malut sebelum mengeluarkan izin lokasi perairan.

Empat aspek itu, lanjut Muhlis, adalah kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, aspek masyarakat nelayan tradisional, aspek kepentingan nasional, dan aspek hak lintas damai bagi kapal asing. Empat aspek tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Perikanan Nomor 24, pasal 10 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Untuk itu, kami mengajak seluruh warga masyarakat agar mendukung langkah DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam menggugat izin lokasi perairan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” akhir Muhlis. (iel/red)

Komentar

Loading...