TERNATE-PM.com, Menyikapi lambatnya penanganan pandami Covid-19 di Maluku Utara, Fraksi Partai Golkar DPRD Malut meminta kepada Gubenur untuk segera mengambil beberapa kebijakan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi DPRD Malut, M. Hasan Bay, Rabu 25 Maret 2020.
Beberapa kebijakan yang telah disepakati dalam rapat fraksi, Rabu (25/03) itu diantaranya; Pertama, menetapkan lokasi yang nyaman bagi saudara-saudara kita yang positif tertular covid19 atau dalam kategori pengawasan (PDP). Atau membangun rumah sakit sementara yang representative untuk menjawab kondisi saat ini.
Kedua, melakukan efektifitas/pengunaan pos-pos anggaran APBD 2020, untuk penanganan covid19, Penyesuaian pengunaan pos-pos anggaran ini, akan disesuaikan dengan APBDP 2020.
Melakukan langkah berani untuk memotong rantai penularan Covid-19 dengan menutup segera akses keluar provinsi atau yang masuk ke Maluku Utara (Lockdown). “Terutama Bandar Udara Babullah, atau pelabuhan A. Yani. kondisi ini dikhusukan untuk penumpang atau orang, dan tidak diperuntukkan untuk kapal pengankut logistik,” tuturnya.
Lanjutnya, pemerintah juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan tetap ikut himbauan pemerintah dan tidak melawan kebijakan yang telah diambil pemerintah, dengan: Melapor orang dalam pemantauan (PDP). Pasien yang tengah diperiksa yang statusnya kemunkinan infeksi Covid-19 tetapi belum disimpulkan (Pasien Probabel).
“Subjek yang masuk dalam kategori kontak erat, dengan pasien dalam pengawasan dan. Orang yang memiliki riwayat perjalan ke daerah-daerah yang telah terkonfirmasi dalam bahaya Covid–19 juga,” terangnya. (wm02/red)
Tinggalkan Balasan