poskomalut.com
baner header

Fraksi PDIP-Golkar Kaji Kesalahan Wali Kota Ternate

TERNATE-PM.com, Kontroversi pengangkatan Direktur Utama  PDAM dan pembiaran pejabat pelaksana tugas menduduki jabatan bertahun tahun oleh Walikota Ternate akan dikaji oleh Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Ternate, Haryanto Hanadar menuturkan saat ini fraksi PDIP belum bisa mengeluarkan sikap menyusul pernyataan fraksi NasDem dan Demokrat yang bakal mengajukan hak interpelasi.

Menurut Haryanto, Sabtu (19/10/2019), fraksinya saat ini sedang membuat kajian tentang deretan kesalahan yang sudah dilakukan wali kota. “Memang pada prinsipnya wali kota mengangkat Dirut PDAM hingga mengakibatkan beberapa kepala bidang mengundurkan diri. Oleh sebab itu, terkait hak interpelasi fraksi PDIP belum bisa mengambil sikap, karena harus ada prosedur yang harus dilalui baru fraksi PDIP bisa mengambil sikap,” katanya.

Ia mengakui kajian-kajian penting dilakukan oleh Fraksi PDIP sebelum mendorong hak interpelasi maupun hak angket. “Interpelasi itu harus melihat factor-faktor kesalahan yang dilakukan Walikota, kita harus dalami betul baru kita bisa keluarkan keputusan untuk bersama-sama dengan fraksi lain mendorong interpelasi,” jelasnya.

Mengenai berapa lama kajian yang akan dilakukan, fraksi PDIP, Haryanto mengatakan saat ini  fraksinya telah berkoordinasi dengan pengurus DPC PDIP dan saran dari DPC harus ada kajian-kajian mendalam sebelum menjawab problem yang terjadi. “Sampai saat ini juga belum bisa ada sikap. Mereka harus melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam banyak hal. Tapi kalau faktor kesalahan itu fatal maka kita harus ajukan interpelasi,” tegasnya.

Di lain pihak Ketua Fraksi Golkar Anas U. Malik menjelaskan, meski hak interpelasi dan hak angket adalah hak anggota DPRD yang dijamin dalam undang-undang, namun harus ada mekanisme yang dilewati. “Kalau misalnya ada dugaan pelanggaran aturan atau pelanggaran peraturan begitu, saya kira fraksi Golkar perlu mendalami. Kita akan lakukan kajian, kalaupun ada indikasi melanggar Undang-Undang atau Perda, maka fraksi Golkar akan mendukung sikap fraksi-fraksi lain,” tegasnya.

Fraksi Golkar kata, Anas, akan melakukan rapat internal untuk mendalami seberapa besar kesalahan yang dilakukan Walikota, terutama terkait polemik pengangkatan Dirut PDAM serta masa jabatan Plt di sejumlah OPD selama bertahun-tahun. (i-phan/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: