Gubernur Gandeng Kejati Bahas Tunggakan Pemprov Malut

Samsuddin A Kadir

TERNATE-PM.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) menggelar rapat bersama dalam rangka memberikan pendapat terkait pengelolaan anggaran pada sejumlah kegiatan pembangunan pemprov dengan harapan tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Pasalnya, di tahun 2020 kemarin sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan pihak ketiga namun juga belum dibayarkan.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, didampingi Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov), Samsuddin Abdul Kadir. Juga hadir Kepala Kejati Malut, Erryl Prima Putra Agoes, Wakajati Budi Hartawan dan seluruh asisten serta pimpinan organisasi perangkat daerah pemprov, yang berlangsung di kediaman Gubernur Malut, Senin (8/2/2021) malam.

Sekertaris daerah Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir, saat ditemui awak media usai rapat bersama kepada wartawan menuturkan jaksa merupakan pengacara pemerintah. Lantaran itu dalam rapat  pihak Kejaksaan Tinggi Malut memberikan pendapat atas sejumlah kegiatan pemprov yang belum diselesaikan pembayarannya. ”Dalam rapat tadi kejaksaan memberikan pendapat atas kegiatan yang belum dibayar, dan kami sudah menjelaskan bahwa kegiatan yang itu tidak berarti tidak bayar, namun tunda pembayaran lantaran kondisi anggaran daerah,”kata sekprov.

Menurutnya, bahkan kegiatan proyek yang dibayarkan sebagian karena keterlambatan dokumen, sehingga sudah berapa progres kegiatan belum diketahui. ”Ada kegiatan yang belum bayar karena keterlambatan dimasukkan dokumen,”katanya.

Mantan kepala Bappeda Malut itu berujar pada prinsipnya pemprov akan membayar dengan dua skema. Jika dokumen permintaan dimasukkan sebelum tutup buku akan dibayar pada APBD induk 2021.”Kalau dokumen sudah masuk sebelum tutup buku maka kegiatan tersebut akan dibayar di APBD induk, karena nilai sudah diketahui sehingga pada saat evaluasi sudah kita masukkan dalam APBD 2021,”katanya.

Jika sampai tutup buku dokumen permintaan belum diajukan ke ke keuangan, pembayaran akan ditampung pada APBD perubahan 2021. ”Progres kegiatan berapa persen kita belum tahu karena sampai tutup buku belum diajukan permintaan, sementara evaluasi APBD kita sudah selesai sehingga akan diusulkan pada APBD perubahan 2021,”katanya.

Samsuddin, mengaku langkah pemprov dalam hal menyelesaikan tunggakan pembayaran terhadap pihak ketiga sangat direspon baik, asalkan tidak terjadi masalah.”Kejaksaan merespon baik sebagai pengacara pemerintah telah memberikan pendapat dan masukan terhadap pengelolaan anggaran daerah,”katanya.(iel/red)

Komentar

Loading...