SOFIFI-PM.com, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba, telah mengantongi nama enam pejabat eselon II untuk mengisi enam jabatan yang lowong.
Enam calon pejabat eselon II yang bakal dilantik Gubernur Maluku Utara ini setelah panitia seleksi (Pansel) menyeleksi jabatan dan merekomendasikan masing-masing tiga nama ke gubernur, untuk menentukan satu orang sebagai kepala dinas dan biro. Dari tiga nama itu orang nomor satu di Pemprov Malut telah mengantongi satu orang nama pada enam jabatan untuk dilantik.
Panitia seleksi telah mengumumkan penetapan tiga nama calon pejabat pimpinan pratama dilakukan Provinsi Maluku Utara nomor :07/PANSEL/JPTP-MU/2021, tertanggal 13 Agustus 2021, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Malut, ada nama Fachrudin Tukuboya, Jumati Do Usman, Rustam M Nur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut ada tiga nama yang diusulkan, yakni Abdullah Assagaf, Kadri Laedje, Saiful Bahri Latif, Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Malut terdapat nama Fehby Alting, Muhammad Selang, dan Muhammad Syafei, Kepala Badan Pendapatan Daerah Malut, Farid Djumati, Mochtar Abdullah dan Zainab Alting.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Malut, terdapat tiga nama yang diusulkan yakni Iksan SE, M.Si, Rahwan K Suamba dan Taufik Abbas, sedangkan Kepala Biro Ekonomi Setda Malut, diusulkan tiga nama yakni Bahrudin Kadir, Marwan Polisir dan Nurmina Saleh.
Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, meminta gubernur menempatkan pejabat berdasarkan keahlian dan kemampuan, terutama Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Malut.
Kuntu, mengatakan enam jabatan eselon II sementara di assessment oleh Pansel untuk mencari para pembantu gubernur yang siap bekerja menjalankan program kegiatan gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu harus memiliki kemampuan dan keahlian.”Saya berharap pada gubernur menentukan pejabat itu berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan karena dia dekat si A atau B. Hindari nopotisme,”harapnya.
Selain itu, kata politisi PDI-P itu selain punya kemampuan dan keahlian, juga harus terbuka pada publik atas setiap program kegiatan yang dijalankan. Pasalnya, jabatan kepala dinas merupakan jabatan publik, serta kegiatan yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat maka harus terbuka. Dari enam jabatan yang sementara assessment, Ketua DPRD Malut lebih menyoroti jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat nelayan. ”Saya berharap jabatan DKP itu harus menyeleksi orang-orang yang punya kemampuan, baik secara teknis maupun memiliki keahlian. “Malut ini selain sektor tambang, sektor perikanan yang masih menjadi andalan kita. Untuk itu orang-orang ditempatkan harus sesuai,”katanya.
Plt Kepala Biro Pimpinan Administrasi Setda Malut, Rahwan K Suamba, saat dikonfirmasi membenarkan Pansel telah merekomendasikan masing-masing tiga nama ke gubernur. ”Iya benar itu hasil pengumuman tiga nama calon pejabat prtama dilingkungan Pemprov,”singkat Rahwan.(iel/red)
Tinggalkan Balasan