Gubernur Malut Sebut IUP Sakit Kepala Lebih Baik Ditarik

SOFIFI-PM.com, Semenjak kasus dugaan 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Maluku Utara yang dipanaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut pada tahun 2017-2018, rupanya Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba masih trauma lantaran menyeret namanya. Buktinya, kebijakan pemerintah pusat mengambil alih proses IUP pertambangan, gubernurnya.

KH Abdul Gani Kasuba, saat dikonfirmasi baru-baru ini oleh sejumlah awak media terkait kebijakan pemerintah pusat mengambil alih masalah IUP, merupakan kebijakan yang baik. ”Kalau ditarik ke pusat terkait dengan urusan izin usaha pertambangan itu lebih baik,”kata AGK.

Gubernur Malut dua periode itu mengaku masalah izin usaha pertambangan membuat sakit kepala, sehingga bila pemerintah pusat ambil alih itu langkah baik. ”Itu lebih baik supaya saya jangan bikin sakit kepala,”singkatnya.

Sementara Kadis ESDM Hasan Daengbarang menambahkan sekitar 10 perusahaan yang belum memasukan RKAB sudah diserahkan ke pusat sampai sekarang menunggu RPP saja." Apa- apa saja yang dilimpahkan kewenangannya,"katanya.

Pihaknya melimpahkan 10 perusahaan itu ke pusat karena sejak 11 Desember kewenangan pemerintah provinsi sudah tidak ada lagi karena sudah ada surat dirjen ." Jadi kita tidak bisa mencabut lagi,"jelasnya.

Untuk itu, sambil menunggu RPP sementara pelayanan dihentikan masalah minerba. "Ada 24 urusan dihentikan karena mau mengacu dengan apa undang- undang tidak mengatur mekanisme dan segala macam. Dari UU nomor 3 itu harus ada peraturan pemerintah penyelenggaranya. "Jadi sampai sekarang torang menunggu itu, masih tarik menarik lah masalah pendelegasian kewenangan ke pusat,"ungkapnya.

Terkait langkah - langkah selaku pemerintah wajib menjalankan semua perintah undang- undang, pihaknya tidak bisa membantah peraturan apapun. “Produk hukum torang laksanakan sekarang. Torang menunggu karena banyak asosiasi yang menyarankan mereka mau memberikan pandangan menyangkut pengalihan kewenangan dari provinsi ke pusat, karena pemerintah provinsi bagian dari pemerintah pusat.

Namanya juga wakil pemerintah pusat di daerah jadi apa bedanya kalu ditarik ke pusat kalu ada pemerintah daerah lebih wakil pemerintah pusat di daerah di cabut diambil alih semua oleh pemerintah pusat",cecarnya.(iel/red)

Komentar

Loading...