TERNATE-PM.com, Menanggapi polemik soal sah atau tidak sahnya Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Malut yang digelar beberapa kader Golkar di Boulevard Hotel, Rabu (18/03) lalu, maka Ketua Terpilih Sukur Mandar menyatakan keabsahan Musda yang mereka gelar itu menjadi sepenuhnya kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). 

"Saat ini, tidak ada kubu yang bisa mengklaim diri paling absah. Sebab, Musda yang kami gelar juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai," ungkap Sukur Mandar saat melakukan konferensi pers, Sabtu (21/03/2020).

Dia
mengatakan Musda yang mereka lakukan bukan Musda tandingan, tapi Musda yang ke
6. “Bagi yang paham Golkar itu, ini musda yang ke 6, karena musda pertama dan
kedua dimenangkan oleh Yamin Tawari, ketiga yaitu Hasan Doa, Musda ke empat
terpilihnya Ahmad Hidayat Mus, Muda kelima Alien Mus dan sekarang Musda ke 6
terpilihnya Sukur Mandar, bukan lagi Alien Mus,” ujarnya. 

Sukur
bilang, banyak perbedaan yang dapat dilihat, yaitu Musda yang dilakukan di
Boulevard itu dihadiri orang-orang yang memiliki gagasan untuk membesarkan
Golkar dan merangkul semua kader, bukan seperti yang dilakukan di kubu Alien
yang mengancam kader, perpecahan dan menghabisi masa depan Golkar. Dia
menegaskan, Alien Mus dan Arifin Djafar tidak memiliki kapasitas untuk
memproses kader dan anggota DPR, apalagi memecat karena itu wewenang DPP. Dia
juga menilai cara kepemimpinan Alien Mus sama dengan AHM.

“Orang
yang tidak sepemahaman langsung dipecat dan dikeluarkan. Ini yang mengakibatkan
kita kehilangan kursi DPRD di 10 kabupaten/kota, provinsi dan bupati dan
walikota,” tuturnya. 

Karena
itu, mereka lakukan musda di Boulevard dan mengajak kembali semua kader yang
sempat meninggalkan partai Golkar untuk bergabung, diantaranya Mahifa mantan
Walikota Tidore yang  telah bergabung dengan PAN ini merespon positif dan
mengatakan siap bersama membenahi Golkar, Hein namotemo dan beberapa sesepuh
siap bergabung kembali. 

Sukur
mandar bersama dengan timnya akan menyampaikan nama-nama kepengurusan yang
telah disusun ke DPP. Kepengurusan mereka juga terbuka lebar untuk Alien Mus
dan timnya bergabung untuk membangun partai Golkar.

“Mereka yang
akalnya sehat tidak mungkin bergabung di kubu tidak sah. Wakil Ketua Umum
partai Golkar Rizal Mallarangeng agar tidak menyampaikan musda kubu Elang ini
tidak sah karena ini rana mahkama partai menentukan siapa yang sah dan tidak.
Kehadiran perwakilan dari DPP itu hanya salah satu unsur dalam Musda, jadi
tidak sepenuhnya menentukan sah atau tidaknya musda,” ujarnya.

Sementara
itu, Hamid Usman yang juga hadir pada kesempatan itu menyampaikan, Musda ke VI
yang digelar di Boulevard, adalah sebagai maksud untuk menyelesaikan problem
perpecahan Partai Golkar yang sudah berumur dua tahun.

"Untuk
menghadapi Pilkada di 8 kabupaten/kota dan menyongsong persiapan menghantarkan
Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden 2024. Ini yang menjadi tujuan utama
Musda di Boulevard," ucapnya.

Dokumen
hasil Musda ini akan dibawah ke DPP dan meminta DPP bukan hanya menilai legal
atau tidak legal, tetapi menilai Musda di Boulevard ini untuk apa?

"Kami
menghimpun kembali kader Golkar yang selama ini karena ketidaksukaan terhadap
kepengurusan selama ini, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Sekarang mereka
balik, karena ada ruang dan rumah bagi mereka. Orang meninggalkan Partai Golkar
karena ada yang tidak beres disana, itu yang ingin kami selesaikan. Dan rujukan
kami jelas, ada Yurisprudensi tentang perpecahan Golkar secara nasional
beberapa tahun kemarin," tuturnya.

Pada prinsipnya, kata Musda Boulevar itu, adalah bagian dari usaha untuk melakukan rekonsiliasi. "Seluruh kader Golkar harus menyelesaikan konflik ini, dan kita masuk pada pintu rekonsiliasi secara menyeluruh," tutupnya. (wm02/red)