Kadikbud akan Benahi Pendidikan di Malut

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Utara, Imam Makhdy Hasan.

SOFIFI-PM.com, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Utara Imam Makhdy mengaku akan membenahi pendidikan di Maluku Utara, namun membutuhkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut.

Pasalnya, sejumlah masalah mulai dari keberadaan guru honorer yang tumpang tindih, infrastruktur sekolah hingga pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang jurusannya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Mungkin selama ini, jarang sekali turun ke kabupaten/kota, jadi pada saat saya turun banyak masalah yang saya temukan di sekolah SMA, sehingga saya sudah berikan warning pada kepala sekolah,”kata imam.

Di Halmahera Tengah, saat melakukan monitoring, ditemukan salah satu SMK jurusannya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, bahkan guru yang mengajar itu juga bukan jurusannya.

”SMK teknik komputer, namun yang mengajar itu guru pendidikan agama ini kan aneh, bahkan di daerah itu jaringan internetnya juga belum ada,”katanya.

Menurutnya, sekolah ini awalnya SMK Pertanian, kemudian diubah menjadi SMK TKJ. Alhasil, sekolah tersebut tidak memiliki guru dengan basic ilmu teknik komputer. “Padahal kalau mau diubah jurusan ya tarulah SMK Kelautan saja, karena keberadaannya di pesisir dan terdapat banyak nelayan, atau SMK pertambangan karena daerah tambang dengan begitu lulusan SMK ini bisa termanfaatkan,” ujarnya.

Memang kata dia, di daerah itu membutuhkan sekolah baik SMA maupun SMK. Akan tetapi keberadaan sekolah itu harus menjawab tantangan dan kebutuhan. Tidak hanya sekadar memenuhi adanya sekolah, lalu mengabaikan kebutuhan daerah dengan potensi yang dimilikinya.

Dikatakannya, masalah lain yang ditemukan adalah banyaknya guru honorer yang tumpang tindih. Guru honorer yang diangkat kepala sekolah di masing-masing sekolah ini sangat banyak dan sangat membebani daerah.

Padahal, keberadaan guru honorer ini tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. “Banyaknya guru honorer ini outputnya apa? Malah dinas dicaci maki ketika terlambat membayar gaji mereka. Oleh karena itu nantinya kita evaluasi dan buat penguarangan. Kita butuh guru honorer yang produktif,” tegasnya.(iel/red)

Komentar

Loading...